Orideknews.com, Manokwari, – Usia ke-27 pada 12 Oktober 2026, Provinsi Papua Barat membutuhkan penguatan komitmen pembangunan yang merata, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat hingga ke kampung-kampung terpencil.
Momen hari ulang tahun provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah pusat melalui kementerian teknis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di Papua Barat.
Menurut Filep, perhatian pemerintah pusat melalui program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi merupakan langkah penting untuk memperluas akses pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Momentum HUT ke-27 Provinsi Papua Barat harus menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya usia pemerintahan atau banyaknya program yang dilaksanakan. Yang terpenting adalah sejauh mana masyarakat merasakan perubahan, memperoleh pelayanan yang lebih baik, dan mendapatkan kesempatan yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Filep.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan sejumlah urusan terkait, Filep menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan pembangunan Papua Barat melalui fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Dalam sektor pendidikan, Filep mengapresiasi rampungnya revitalisasi 10 satuan pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni dengan anggaran Rp17,5 miliar.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menandatangani perjanjian kerja sama revitalisasi untuk 25 satuan pendidikan di Teluk Bintuni pada 2026 dengan anggaran lebih dari Rp20,7 miliar.
Dengan demikian, total 35 satuan pendidikan tersebut mencakup anggaran lebih dari Rp38,2 miliar, berdasarkan data program yang disampaikan.
“Program ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan di daerah mendapat perhatian pemerintah pusat. Kami mengapresiasi langkah tersebut dan berharap keberlanjutannya semakin memperluas akses anak-anak Papua terhadap fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas,” katanya.
Filep menegaskan, dalam momen HUT ke-27 Papua Barat, pembangunan pendidikan harus menjadi salah satu prioritas utama karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, revitalisasi sekolah perlu berjalan beriringan dengan pemerataan tenaga pendidik, peningkatan fasilitas pembelajaran, bantuan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sekolah di wilayah pesisir, pegunungan, kampung-kampung, dan daerah yang sulit dijangkau.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan gedung sekolah saja belum cukup apabila tidak disertai ketersediaan guru, sarana belajar, dan dukungan pembelajaran yang memadai.
“Anak-anak di kampung harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Jangan sampai perbedaan kondisi geografis membuat mereka tertinggal dalam memperoleh pelayanan pendidikan,” tegasnya.
Filep menilai, tantangan pembangunan Papua Barat tidak hanya berada pada sektor pendidikan, tetapi juga mencakup pemerataan pelayanan kesehatan, ketersediaan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait sehingga kebutuhan daerah dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang didukung perencanaan dan penganggaran yang memadai.
Setiap kabupaten, menurutnya, perlu memperoleh perhatian sesuai karakteristik geografis, tingkat kerusakan fasilitas, keterbatasan layanan dasar, serta kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Kami akan terus memperjuangkan agar kebutuhan pembangunan di Papua Barat mendapat perhatian dalam kebijakan dan program kementerian. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi program yang jelas, memiliki anggaran, lokasi, target, dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah proaktif menginventarisasi sekolah yang membutuhkan revitalisasi, fasilitas kesehatan yang belum memadai, kebutuhan tenaga pelayanan publik, serta potensi ekonomi kampung.
Data yang akurat dan usulan yang memenuhi persyaratan teknis maupun administratif dinilai penting agar kebutuhan masyarakat Papua Barat dapat diperjuangkan secara lebih terarah dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
Selain pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar, Filep menekankan pentingnya memastikan masyarakat setempat turut memperoleh manfaat ekonomi dari setiap agenda pembangunan.
Ia mendorong keterlibatan Orang Asli Papua (OAP), kontraktor lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku usaha daerah dalam kegiatan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus memberikan dampak berganda bagi perekonomian masyarakat, bukan hanya menghasilkan bangunan fisik atau menyerap anggaran pemerintah.
“Setiap agenda pembangunan harus membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi. Infrastruktur yang dibangun harus memperlancar aktivitas masyarakat, pelayanan publik harus semakin mudah diakses, dan program pemberdayaan harus meningkatkan pendapatan keluarga,” katanya.
Ia berharap HUT ke-27 Papua Barat menjadi titik penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat adat, kelompok rentan, serta warga yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Menghadapi penyusunan program dan anggaran tahun 2027, Filep mendorong pemerintah daerah agar mulai menyiapkan usulan prioritas sejak dini, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat.
Persiapan tersebut perlu dilakukan melalui pemetaan kebutuhan, penyusunan dokumen teknis, penentuan lokasi prioritas, serta penghitungan kebutuhan anggaran berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ia menegaskan, pengawalan terhadap pembangunan Papua Barat akan terus dilakukan melalui komunikasi kelembagaan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Bagi Filep, keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesempatan, serta kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang dapat dijangkau seluruh warga.
“Apresiasi terhadap program pemerintah harus berjalan bersama pengawasan dan perjuangan yang berkelanjutan. Pada usia ke-27 Provinsi Papua Barat ini, harapan kita adalah pembangunan semakin merata, pelayanan dasar semakin baik, dan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara adil serta berkelanjutan,” tambah Filep. (ALW/ON).
