Orideknews.com, MANOKWARI, – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, menyatakan peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen, standar maupun administrasi. Mutu pelayanan harus benar-benar dirasakan pasien melalui pelayanan yang aman, profesional dan menghormati martabat manusia.
Hal tersebut disampaikan Alwan saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanggung Jawab Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2026.
Menurut Alwan, seluruh insan di fasilitas kesehatan memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan rumah sakit yang bermutu, aman, profesional, terpercaya dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Namun, kata dia, predikat rumah sakit terbaik tidak semata-mata ditentukan oleh kemegahan gedung, kelengkapan peralatan maupun ketersediaan sumber daya manusia.
“Rumah sakit yang terbaik adalah rumah sakit yang ketika masyarakat datang, mereka merasa aman, dihormati seperti diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, dilayani dengan senyum, mendapatkan informasi yang jelas serta memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis dan standar profesi,” ujarnya.
Ia menekankan, ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan pada akhirnya bukan hanya dilihat dari banyaknya dokumen yang dimiliki rumah sakit, melainkan dari pelayanan yang benar-benar dirasakan pasien.
Karena itu, keselamatan pasien atau patient safety harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam seluruh proses pelayanan rumah sakit.
“Patient safety atau keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Sekali lagi, keselamatan pasien merupakan prioritas utama,” tegasnya.
Menurut Alwan, berbagai instrumen peningkatan mutu seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), indikator mutu, clinical pathway, Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA), hingga sistem pelaporan insiden keselamatan pasien harus diterapkan secara nyata dalam pelayanan.
Ia tidak menginginkan berbagai standar tersebut hanya disiapkan menjelang proses akreditasi, kemudian tidak lagi diterapkan setelah penilaian selesai.
“Jangan sampai SOP-SOP kita buat pada saat mau akreditasi, bukti-buktinya disiapkan, surveyor datang, selesai akreditasi kemudian semuanya ditutup dan kita kembali kepada cara yang lama,” katanya.
Alwan mengajak seluruh rumah sakit di Papua Barat membangun budaya mutu yang berkelanjutan dengan prinsip apa yang ditulis harus benar-benar dikerjakan, sedangkan apa yang dikerjakan harus didokumentasikan secara benar.
“Jangan sampai kita sibuk membuat laporan, tetapi persoalan yang sama terus terjadi di lapangan. Jangan sampai kita memiliki indikator mutu, tetapi tidak menggunakan data tersebut untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.
Hal serupa berlaku terhadap clinical pathway. Menurut dia, instrumen tersebut tidak boleh hanya tersedia untuk kepentingan akreditasi, tetapi harus benar-benar menjadi bagian dari proses pelayanan pasien.
Alwan juga menekankan pentingnya mitigasi dan manajemen risiko di lingkungan rumah sakit. Risiko sekecil apa pun harus dapat diidentifikasi sejak awal untuk mencegah terjadinya insiden terhadap pasien.
Ia mencontohkan lantai licin atau genangan air yang tidak segera ditangani maupun tidak diberikan tanda peringatan dapat menyebabkan pasien terjatuh dan mengalami cedera serius.
Karena itu, identifikasi pasien, keamanan penggunaan obat, pencegahan pasien jatuh, pengendalian infeksi, pencegahan kejadian tidak diharapkan, pencatatan insiden keselamatan pasien hingga evaluasi dan tindak lanjut harus menjadi tanggung jawab seluruh unsur rumah sakit.
Menurutnya, setiap insiden, termasuk kejadian nyaris cedera, harus dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelayanan.
“Kita tidak mencari siapa yang salah dalam kejadian ini, tetapi kita mencari apa yang salah dalam sistem dan bagaimana kita memperbaikinya agar tidak terulang kembali,” tegas Alwan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati hak pasien. Menurutnya, pasien bukan sekadar nomor rekam medis, melainkan manusia yang datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi membutuhkan pertolongan.
“Pasien adalah manusia yang datang kepada kita dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu, aman, efektif, efisien, informasi yang jelas serta perlakuan yang menghormati harkat dan martabatnya,” katanya.
Alwan kemudian menegaskan kembali bahwa, upaya peningkatan mutu tidak boleh hanya dibebankan kepada Komite Mutu. Seluruh unsur rumah sakit harus terlibat sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Saya minta Komite Mutu dan seluruh jajaran rumah sakit tidak bekerja sendiri. Mutu adalah pekerjaan bersama,” tegasnya.
Menurut dia, pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap arah dan kebijakan peningkatan mutu. Dokter bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan klinis, sementara perawat dan tenaga kesehatan lainnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan yang aman dan berkualitas.
Unit farmasi juga memiliki peran penting dalam pengelolaan dan keamanan penggunaan obat serta pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba. Di sisi lain, manajemen rumah sakit berkewajiban memastikan sistem dan sumber daya yang dibutuhkan tersedia.
Sementara itu, seluruh staf rumah sakit, tanpa terkecuali, memiliki peran dalam membangun dan menjaga budaya keselamatan pasien.
“Tidak ada mutu tanpa kerja sama, tidak ada keselamatan pasien tanpa budaya keselamatan, dan tidak ada rumah sakit terbaik tanpa komitmen seluruh insan rumah sakit,” ujarnya.
Alwan berharap semangat menjaga mutu tersebut diterapkan secara merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Papua Barat, dari berbagai daerah hingga rumah sakit di tingkat provinsi.
Menurutnya, peningkatan mutu harus menjadi gerakan bersama agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan bermartabat.
“Mari kita jaga mutu bersama untuk Papua Barat yang sehat dan bermartabat,” pungkas Alwan. (ALW/ON).
