Orideknews.com, MANOKWARI, — Modernisasi pertanian berbasis rekayasa dan biosistem dinilai menjadi salah satu kunci memperkuat swasembada pangan berkelanjutan, termasuk menjawab persoalan ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Papua Barat.
Hal itu disampaikan Dosen Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari, Dr. Widyaningrum, M.Si., dalam orasi ilmiah bertajuk “Rekayasa Pertanian dan Biosistem sebagai Landasan Modernisasi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan” pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Polbangtan Manokwari, 27 Agustus 2026.
Dalam orasinya, Widium menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga harus diikuti dengan kemampuan masyarakat memperoleh pangan yang beragam, bergizi, dan berkelanjutan.
Ia memaparkan, secara nasional produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah di Bulog juga disebut menembus 4,2 juta ton.
Penguatan sektor pangan tersebut berlanjut pada 2026 dengan dukungan anggaran ketahanan pangan nasional sebesar Rp210,4 triliun, antara lain untuk program cetak sawah, optimalisasi lahan, serta modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan).
Namun, menurut Widium, capaian produksi pangan nasional perlu dilihat bersamaan dengan kondisi konsumsi dan kecukupan gizi di daerah.
Ia mencontohkan Papua Barat yang masih menghadapi tantangan dari sisi keragaman konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan (PPH) Papua Barat tercatat mengalami penurunan dari 90,1 menjadi 78,3. Sementara Angka Kecukupan Protein (AKP) turun dari 107,4 menjadi 96,6.
Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan produksi pangan belum secara otomatis berbanding lurus dengan kualitas serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
Karena itu, rekayasa pertanian dan biosistem diperlukan untuk membangun sistem pangan yang tidak hanya mengejar kuantitas produksi, tetapi juga efisiensi, keberlanjutan, distribusi dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Di Papua Barat, upaya memperkuat produksi pangan juga dilakukan melalui program Survei Investigasi dan Desain (SID) cetak sawah. Pada 2025, program tersebut mencakup lebih dari 3.300 hektare, kemudian dilanjutkan dengan sekitar 1.900 hektare pada 2026 yang tersebar di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama dan Fakfak.
Widium menjelaskan, penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian presisi berpotensi meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen serta mendorong indeks pertanaman dari satu kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun.
Penggunaan teknologi juga dinilai mampu memangkas biaya produksi hingga 50 persen. Pada skala nasional, penguatan sektor pertanian disebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) melampaui angka 125 pada awal 2026, yang disebut sebagai salah satu level tertinggi dalam lebih dari tiga dekade terakhir.
Meski demikian, Widium mengingatkan modernisasi pertanian di Papua Barat tidak dapat dimaknai sebatas mengganti peralatan manual dengan mesin.
Modernisasi, menurut dia, membutuhkan rekayasa terhadap keseluruhan sistem pertanian, mulai dari produksi, sumber daya manusia, infrastruktur hingga pemasaran hasil pertanian.
Setidaknya terdapat lima tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian. Pertama, tingginya biaya investasi alsintan modern, khususnya bagi petani kecil, sehingga diperlukan skema pembiayaan inklusif maupun pola kepemilikan bersama melalui kelompok tani.
Kedua, kesenjangan literasi digital dan kemampuan teknis petani yang membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan agar teknologi benar-benar dapat dimanfaatkan di tingkat lapangan.
Ketiga, keterbatasan infrastruktur seperti jalan usaha tani, jaringan listrik dan internet, terutama di kawasan pedalaman yang menjadi prasyarat penerapan teknologi pertanian presisi.
Tantangan keempat berkaitan dengan fragmentasi lahan dan hak ulayat masyarakat adat. Kondisi penguasaan lahan di Papua Barat membutuhkan pendekatan partisipatif sehingga modernisasi pertanian tetap menghormati hak masyarakat adat dan kearifan lokal.
Sedangkan tantangan kelima adalah akses pasar dan rantai pasok. Kondisi geografis Papua Barat membuat distribusi hasil pertanian membutuhkan sistem logistik dan rantai pasok yang lebih efisien agar peningkatan produksi memberikan dampak ekonomi langsung kepada petani.
Widium menegaskan, modernisasi pertanian pada akhirnya harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
Pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dengan pendekatan tersebut, swasembada pangan diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya pangan bagi generasi mendatang. (RR/ON)
 Manokwari, Dr. Widyaningrum, M.Si., dalam orasi ilmiah bertajuk “Rekayasa Pertanian dan Biosistem sebagai Landasan Modernisasi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan” pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Polbangtan Manokwari, 27 Agustus 2026.){kind=link}