JAKARTA — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan klarifikasi terkait pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang sempat menjadi perhatian publik telah selesai setelah kedua pihak bertemu langsung di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (13/8/2026).
Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan, pertemuan dilakukan setelah pihaknya memperoleh informasi dari pemberitaan media mengenai pernyataan Mentan Amran terkait persoalan yang terjadi di Surabaya.
“Kedatangan kami, Komnas Perempuan ke kantor Kementerian Pertanian bertemu dengan Pak Menteri ini karena media kemarin yang mempertemukan,” kata Maria.
Menurutnya, Komnas Perempuan memiliki mandat melakukan pemantauan terhadap upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu, pihaknya merasa perlu memperoleh penjelasan secara langsung mengenai konteks pernyataan yang berkembang di ruang publik.
“Hari ini adalah kami sudah mengkonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan,” ujarnya.
Maria mengatakan, dari pertemuan tersebut Komnas Perempuan juga memperoleh informasi mengenai penerapan prinsip pengarusutamaan gender dalam program dan lingkungan kerja Kementan.
“Kalau dari laporan dan informasi yang kami sampaikan ini termasuk juga yang sudah mengadopsi atau menjadikan acuan terhadap mainstreaming gender dalam pembangunan,” jelasnya.
Ia menekankan, pengarusutamaan gender harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi program.
“Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan juga mendapat penjelasan mengenai keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi maupun pelaksanaan program di lingkungan Kementan.
Pertemuan kemudian berkembang pada pembahasan penguatan kerja sama kedua lembaga, terutama terkait perlindungan perempuan dan penghapusan diskriminasi. Kementan dan Komnas Perempuan sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman dalam bidang tersebut.
Mentan Jelaskan Konteks Pernyataan di Surabaya
Mentan Amran menyambut baik pertemuan dengan Komnas Perempuan. Ia menegaskan tidak memiliki niat mendiskriminasi perempuan ataupun kelompok tertentu.
Amran mengaku langsung menghubungi Ketua Komnas Perempuan setelah melihat pemberitaan terkait persoalan tersebut.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas Perempuan. Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai salat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali,” kata Amran.
Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi latar belakang munculnya polemik bermula dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait harga telur.
Pemerintah kemudian menggelar pertemuan dengan peternak dan pelaku usaha untuk mencari akar persoalan. Salah satu hal yang dibahas adalah penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Surabaya.
“Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” ujar Amran.
Dalam pembahasan tersebut, muncul pernyataan mengenai seorang pegawai yang sedang mengandung dan memiliki tugas dengan mobilitas tinggi.
Amran menjelaskan tawaran agar pegawai tersebut bekerja di Kementan tidak dimaksudkan sebagai hukuman maupun bentuk diskriminasi.
“Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor,” tegasnya.
Amran juga menegaskan Kementan menerapkan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menurutnya, penilaian terhadap pegawai didasarkan pada kemampuan dan kinerja.
“Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja,” ujarnya.
Polemik Diarahkan Menjadi Kolaborasi
Amran mengatakan pertemuan dengan Komnas Perempuan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi kedua lembaga melalui program nyata.
“Kita di sini ingin mencari kebaikan, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama,” katanya.
Kerja sama tersebut akan diarahkan pada program-program pertanian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok masyarakat terdampak bencana.
“Jadi bukan lagi menjadi topik yang tadi. Langsung aksi nyata. Nanti operasionalnya bersama dengan dirjen-dirjen. Ini lengkap. Ada peternakan, ada hortikultura. KRPL kita bangun bersama,” ujarnya.
Menurut Amran, keterlibatan perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian karena perempuan terlibat dalam berbagai mata rantai sektor tersebut, mulai dari produksi hingga aktivitas ekonomi rumah tangga.
“Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kita ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan pertanian tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, tahun ini kita sudah swasembada. Sekarang kesejahteraan kita kejar,” ujarnya.
Amran memastikan Kementan akan terus membuka ruang kerja sama dengan Komnas Perempuan dan berbagai pihak untuk mendorong pembangunan pertanian yang inklusif, memberikan kesempatan setara, serta mencegah diskriminasi.
“Kami bekerja untuk Merah Putih, kami bekerja untuk umat. Gender, ini harus kita perhatikan semua,” pungkasnya. (RR/ON)
 menyatakan klarifikasi terkait pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang sempat menjadi perhatian publik telah selesai setelah kedua pihak bertemu langsung di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (13/8/2026).){kind=link}