Orideknews.com, Manokwari — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat akan menggelar pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang struktur dan karakteristik perekonomian, baik di tingkat nasional maupun di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Guna mematangkan SE 2026, BPS Provinsi Papua Barat menggelar Rekonsiliasi Data Prelist SBR dalam rangka pemutakhiran Direktori SBR untuk persiapan SE2026.
Kegiatan ini bertujuan memastikan keakuratan data pelaku usaha sekaligus menghimpun informasi terbaru dari para pemangku kepentingan. Rekonsiliasi ini dilaksanakan pada Selasa, (21/4/26), di Aula Kasuari Gelambir Ganda, Kantor BPS Provinsi Papua Barat.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, mengatakan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Untuk tahun 2026, pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus dan menjadi sensus ekonomi kelima di Indonesia.
“Sensus ini bertujuan menyediakan data strategis sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi, perencanaan investasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta evaluasi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menyampaikan, data yang dihasilkan harus akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan agar mampu menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan.
Sebagai bagian dari persiapan, BPS mengembangkan Statistical Business Register (SBR) sebagai basis data induk usaha.
Kata Merry, SBR memuat informasi terkait identitas, lokasi, serta karakteristik usaha yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari hasil sensus sebelumnya, pemutakhiran direktori usaha, hingga data administrasi kementerian dan lembaga.
Merry menyatakan, keberhasilan sensus tidak dapat dicapai secara mandiri. Diperlukan sinergi antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, hingga kalangan akademisi.
Ia berharap dapat menyamakan persepsi, memperkuat komitmen bersama, serta merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas data SBR sebagai fondasi utama Sensus Ekonomi 2026.
Merry juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan peserta, di antaranya perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia Papua Barat, dinas koperasi dan UMKM, serta organisasi perangkat daerah (OPD) dan asosiasi dari Papua Barat dan Papua Barat Daya yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan. (ALW/ON).
 Provinsi Papua Barat akan menggelar pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang struktur dan karakteristik perekonomian, baik di tingkat nasional maupun di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.){kind=link}