Orideknews.com, MANOKWARI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) dari Fraksi Otonomi Khusus, Agustinus Orosomna, mendorong seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang ada di Provinsi Papua Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar mengutamakan pemanfaatan pangan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Agustinus menyatakan, pangan lokal yang dimaksud mencakup hasil pertanian dan perikanan daerah, seperti sayur-mayur, daging ternak, ayam dan telur ayam, serta ikan yang berasal dari wilayah Papua Barat.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia dan Kepala MBG Republik Indonesia pada saat peluncuran Program MBG di Tanah Papua yang dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2025. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh enam provinsi di Tanah Papua, termasuk Papua Barat yang mengikuti peluncuran dari Manokwari, Hotel Aston.
“Dalam arahan itu disampaikan dengan jelas bahwa MBG bukan hanya untuk kepentingan anak-anak sekolah, tetapi juga untuk membangkitkan ekonomi orang asli Papua dan masyarakat lokal,” kata Agustinus usai pertemuan bersama Forum Papua Barat Produktif dan Kedamaian yang berlangsung di GKN Arfay, Rabu, (4/2/26).
Ia menjelaskan, Program MBG di Tanah Papua dirancang agar melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas mama-mama Papua, komunitas gereja, hingga kelompok-kelompok ekonomi lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Karena itu, Agustinus berharap Kepala SPPG Provinsi Papua Barat dapat memberikan instruksi tegas kepada seluruh SPPG di kabupaten dan kota agar mengambil bahan pangan dari daerah masing-masing.
“Manokwari ambil dari Manokwari, Teluk Bintuni ambil dari Teluk Bintuni, dan daerah lain juga demikian. Yang penting bahan pangan diambil dari wilayah setempat,” ujarnya.
Lebih lanjut Ia menambahkan, kebijakan itu tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam memberdayakan orang asli Papua serta meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Barat secara umum.
“Program ini harus memberi dampak nyata, bukan hanya pada peningkatan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” terang Agustinus. (ALW/ON).


