Orideknews.com, Manokwari – Ketua BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Forum Papua Barat Produktif dan Kedamaian (Forum Ekonomi Papua Barat) sebagai wadah strategis penguatan ekonomi rakyat, khususnya bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan Irene Manibuy usai pertemuan bersama Forum Papua Barat Produktif dan Kedamaian yang berlangsung di GKN Arfay, Rabu, (4/2/26).
Menurut Irene, forum itu menghimpun hampir seluruh pelaku usaha ekonomi di Papua Barat, mulai dari tingkat menengah hingga usaha kecil dan mikro. Para anggota forum merupakan pelaku ekonomi produktif yang mengolah potensi, keahlian, serta sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan produk usaha.
“Yang tergabung dalam forum ini adalah para pelaku usaha ekonomi, dari tingkat menengah sampai yang paling kecil. Mereka memproduksi hasil dari apa yang mereka miliki dan kuasai. Karena itu kami sangat mendukung forum ini,” ujar Irene.
Ia menyebut, keberadaan Forum Papua Barat Produktif dan Kedamaian menjadi sangat penting untuk mendorong kemandirian ekonomi Orang Asli Papua agar dapat sejajar dengan pelaku ekonomi nusantara lainnya.
Irene Manibuy mengaku, forum ini juga telah mendapat perhatian pemerintah pusat. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Manokwari pada 4–5 November 2025 lalu, serta masuknya proposal forum ke tingkat pusat.
Meski demikian, ia mengungkapkan, penguatan ekonomi rakyat tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat semata. Pemerintah Provinsi Papua Barat serta tujuh pemerintah kabupaten dinilai memiliki peran strategis, terutama karena kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus).
“Kita tidak bisa hanya berharap pada pemerintah pusat. Kami berharap ada perhatian, sentuhan, dan binaan langsung dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jangan membiarkan pengusaha-pengusaha OAP yang sedang berjuang mandiri, bahkan dengan modal sendiri yang sangat terbatas, berjalan sendiri tanpa dukungan,” tegas Irene.
Dalam pertemuan tersebut, BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat bersama Forum Papua Barat Produktif dan Kedamaian juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi para pelaku usaha. Dari hasil evaluasi, dua persoalan utama yang paling menonjol adalah keterbatasan modal usaha dan akses pemasaran hasil produksi.
“Produktivitas mereka ada, tetapi pertanyaannya hasil produksi itu mau dipasarkan ke mana. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten,” kata Irene.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengarah dan pengawasan, BP3OKP RI akan merekomendasikan dua isu strategis tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah kabupaten agar segera diambil kebijakan yang berpihak kepada pengusaha Orang Asli Papua.
Dalam kesempatan itu, Irene Manibuy juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat atas komitmennya dalam mendorong pembangunan melalui program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang masing-masing telah dianggarkan sebesar Rp50 miliar.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Papua Barat. Komitmen beliau sangat jelas sejak penyampaian visi dan misi, termasuk penganggaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Harapan kami, anggaran ini benar-benar dikelola oleh OPD atau UPTD terkait dan menyentuh langsung Orang Asli Papua,” ujarnya.
Kata Irene, pembahasan kali ini secara khusus difokuskan pada pengembangan ekonomi produktif bagi pengusaha Orang Asli Papua. Seluruh pelaku usaha dari tujuh kabupaten di Papua Barat akan dihimpun dalam satu wadah Forum Papua Barat Produktif dan Kedamaian.
“Kalau masyarakat sudah produktif dan berhasil secara ekonomi, maka suasana damai akan tercipta dengan sendirinya,” ungkap Irene.
Ke depan, forum ini diharapkan mampu mengakomodasi seluruh pengusaha Orang Asli Papua dan menjadi jembatan antara pemerintah, perusahaan daerah, serta pihak swasta, khususnya dalam membuka akses pemasaran produk lokal.
“Kami membutuhkan keterlibatan perusahaan-perusahaan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Anggaran itu ada, sehingga jangan sampai hasil produksi pengusaha OAP tidak terserap pasar karena tidak ada dukungan pemasaran,” pungkas Irene Manibuy.
Sementara itu, Ketua Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian, Levinus Wanggai menyampaikan keprihatinan atas kondisi ekonomi di Tanah Papua saat ini. Salah satu isu yang mengemuka adalah semakin terpinggirkannya pengusaha Orang Asli Papua, yang kini masuk dalam lima besar persoalan utama pembangunan ekonomi Papua.
“Kami melihat ada kondisi yang cukup miris, di mana marwah dan arah kebijakan serta pemanfaatan dana otonomi khusus mulai kehilangan ruhnya. Muncul kesan bahwa otonomi khusus tidak tepat sasaran dan belum benar-benar menjadi instrumen perlindungan maupun peningkatan ekonomi Orang Asli Papua,” terangnya usai audiensi tersebut.
Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian, lanjut Levinus diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal rancangan percepatan pembangunan ekonomi yang selaras dengan visi nasional, khususnya melalui instrumen operasional yang berpihak pada pelaku usaha lokal Papua.
Dalam audiensi itu juga dibahas pentingnya kolaborasi nyata dengan pemerintah daerah agar program-program pengusaha Papua produktif dapat terakomodasi dalam skema anggaran ekonomi khusus.
Forum juga menyentil adanya alokasi anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah, termasuk dana sekitar Rp50 miliar untuk program Papua produktif, namun dinilai belum dirasakan secara jelas oleh para pelaku usaha OAP.
“Faktanya, banyak pengusaha Orang Asli Papua yang bertahan dan berkembang secara mandiri dengan cara mereka sendiri. Sementara arah dan pemanfaatan anggaran ekonomi khusus itu justru tidak diketahui secara jelas oleh mereka yang bergerak langsung di lapangan,” ungkap Levinus.
Lewat forum ini, pihaknya berharap adanya ruang dialog yang lebih terbuka dengan pemerintah daerah, khususnya Gubernur Papua Barat, serta lembaga-lembaga teknis terkait untuk mengakomodasi aspirasi Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian.
Tujuan akhirnya, kata Levis, adalah mengawal percepatan pembangunan ekonomi Papua agar benar-benar mendorong kemajuan ekonomi Orang Asli Papua, khususnya para pengusaha produktif, sebagai pilar kesejahteraan yang berkelanjutan sekaligus jembatan perdamaian di Tanah Papua.
“Audiensi hari ini kami harapkan menjadi langkah awal agar pemerintah daerah membuka ruang kemitraan yang lebih nyata dengan forum ekonomi, demi menciptakan pembangunan ekonomi Papua yang adil,” tambah Levinus.
 sebagai wadah strategis penguatan ekonomi rakyat, khususnya bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).){kind=link}