Orideknews.com, Sorong Selatan, — Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sorong Selatan hingga kini masih kosong. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Aktivis Senior Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Vinsen Kocu, menegaskan bahwa kekosongan pimpinan DPRK tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, meskipun disebabkan oleh persoalan internal partai politik pengusung.
“Persoalan internal partai tidak boleh menghambat pelantikan pimpinan DPRK. Ini menyangkut kepentingan publik dan keberlangsungan roda pemerintahan daerah,” ungkap Vinsen, Selasa (21/1/26) melalui keterangan pers tertulis yang diterima media ini.
Menurutnya, DPRK memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tanpa pimpinan definitif, fungsi-fungsi tersebut dinilai tidak berjalan secara maksimal.
Vinsen juga meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Sorong Selatan agar segera menyelesaikan persoalan internal yang menghambat proses penetapan Ketua DPRK.
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Daerah bersama Gubernur Papua Barat Daya untuk mengambil langkah-langkah administratif sesuai kewenangan guna memastikan adanya kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan.
“Jangan sampai kepentingan masyarakat dikorbankan akibat tarik-menarik kepentingan politik internal,” pungkasnya. (***/ALW/ON).
, Vinsen Kocu, menegaskan bahwa kekosongan pimpinan DPRK tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, meskipun disebabkan oleh persoalan internal partai politik pengusung.){kind=link}