Orideknews.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi memperoleh penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 1336 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang menggunakan data kebutuhan ASN tahun 2021 sebagai dasar perhitungan.
Dalam keputusan tersebut, KemenPANRB menetapkan total kebutuhan ASN Papua Barat sebanyak 1.002 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebutuhan tersebut dialokasikan untuk berbagai jabatan, baik jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana, di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Surat keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 24 Desember 2025 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Rini Widyantini.
Penetapan kebutuhan ASN ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan dan pemenuhan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, beban kerja, serta kemampuan keuangan daerah. Penggunaan data kebutuhan tahun 2021 sebagai dasar perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan nasional serta kondisi riil perangkat daerah.
Keputusan Menteri PANRB tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan proses pengadaan ASN pada tahun-tahun berjalan, termasuk perencanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, KemenPANRB menegaskan bahwa penetapan kebutuhan ASN harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. (ALW/ON).
Berikut daftar lengkap penetapan kebutuhan 1.002 ASN klik disini.
 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).){kind=link}