Judson Waprak: MRP Bukan Lembaga Pelengkap, Tetapi Penjaga Hak Dasar OAP

Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson F. Waprak, menegaskan, keberadaan Majelis Rakyat Papua bukanlah sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan daerah, melainkan lembaga konstitusional yang memiliki peran penting dalam menjaga, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).

Pernyataan ini disampaikan Judson saat kunjungan kerja Komisi XII dan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Manokwari. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat serta evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan nasional di Papua Barat.

Dalam kesempatan saat menjumpai awak media, Judson menjelaskan, MRP dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk menjadi penjaga nilai-nilai kultural, moral, dan sosial masyarakat adat Papua.

“MRP adalah lembaga negara yang lahir dari amanat Otonomi Khusus. Kami bekerja untuk memastikan hak-hak dasar Orang Asli Papua dihormati dan dijaga, sebagai wujud nyata komitmen kita terhadap NKRI,” ujar Judson dengan tegas.

Ia menyatakan, tugas utama MRP bukan hanya memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pusat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat adat.

Menurutnya, MRP memiliki peran strategis sebagai penjaga moral dan budaya di Tanah Papua, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam memastikan pembangunan berjalan dengan adil dan menghormati kearifan lokal.

“Kita harus melihat bahwa pembangunan di Papua tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang martabat dan identitas masyarakat adat. MRP hadir untuk memastikan hal itu tidak diabaikan,” lanjutnya.

Judson juga menyoroti perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan lembaga-lembaga kultur seperti MRP dalam membangun Papua Barat secara berkelanjutan.

Ia menilai, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus agar benar-benar membawa manfaat bagi Orang Asli Papua.

“MRP tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh komitmen semua pihak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga masyarakat adat agar pembangunan berjalan sesuai semangat Otsus yang sesungguhnya, yakni melindungi dan memberdayakan OAP,” ujar Judson.

Lebih jauh, ia mengatakan semangat otonomi khusus harus dimaknai sebagai ruang bagi orang Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri berdasarkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan sejak lama.

Kehadiran MRP bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi simbol kedaulatan budaya dan instrumen hukum yang memastikan setiap kebijakan pembangunan di Tanah Papua berjalan dengan menghormati hak-hak dasar rakyatnya.

“Kami akan terus berjuang agar nilai-nilai budaya, adat, dan hak-hak masyarakat asli Papua tidak hanya diakui di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi roh dalam setiap kebijakan pembangunan di Tanah Papua,” tuturnya. (ALW/ON).