Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, mengingatkan bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat harus dilakukan dengan niat yang benar, yaitu untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan kelompok tertentu.
Dalam pernyataannya, Waprak menegaskan bahwa MRPB mendukung DOB, tetapi juga akan mengawal agar pemekaran ini tidak disalahgunakan. Ia menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, ada pihak-pihak yang ingin mendorong pemekaran hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Kita harus memastikan bahwa DOB ini tidak hanya sekadar formalitas atau kepentingan segelintir orang, tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam pemekaran ini,” tegas Waprak.
Ia menambahkan bahwa Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, jika SDM tidak dipersiapkan dengan baik, maka kekayaan alam tersebut tidak akan bisa dikelola secara maksimal untuk kemajuan masyarakat Papua sendiri.
“Kita tidak boleh hanya berfokus pada sumber daya alam tanpa memperhatikan SDM. Jika SDM kita kurang, bagaimana mungkin kita bisa membangun dan mengelola daerah yang baru?” ujarnya.
Waprak juga menyoroti bahwa beberapa daerah di Papua Barat memiliki potensi besar untuk dimekarkan, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, MRPB telah membentuk Pansus DOB yang bertugas mengkaji lebih lanjut berbagai aspek sebelum keputusan pemekaran diambil.
“Saat ini, kami sudah membentuk Pansus yang akan meneliti lebih dalam terkait DOB di Papua Barat. Setelah semua data dan kajian tersedia, kami akan menggelar pleno untuk menetapkan rekomendasi sebelum mengajukannya ke DPR RI dan Presiden,” jelasnya.
Ia berharap bahwa pemekaran DOB di Papua Barat tidak hanya menjadi sekadar wacana, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Jangan sampai kita memekarkan daerah, tetapi masyarakat tidak merasakan dampaknya. Kita harus memastikan bahwa setiap pemekaran membawa kesejahteraan bagi rakyat,” tutupnya. (ALW/ON)
, Judson Ferdinandus Waprak, mengingatkan bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat harus dilakukan dengan niat yang benar, yaitu untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan kelompok tertentu.){kind=link}