Orideknews.com, Manokwari, – Sebanyak 30 kepala distrik se-Papua Barat akan mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pemerintahan (diklat pamong) selama satu tahun di Jatinangor, Bandung. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Herman Sayori, pada Senin (17/2/25).
Sayori menjelaskan, peserta diklat dipilih dari kepala distrik yang memiliki latar belakang pendidikan umum. Langkah ini diambil karena tidak semua kepala distrik sebelumnya memiliki pendidikan formal sebagai pamong praja.
Diklat ini kata dia, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat distrik.
“Selama ini, tidak semua kepala distrik merupakan lulusan sekolah pamong. Oleh karena itu, kami mengirimkan 30 kepala distrik ini untuk mengikuti pendidikan pamong guna pengembangan karier mereka di birokrasi,” jelas Sayori.
Rincian peserta diklat berasal dari berbagai kabupaten di Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni (5 orang), Manokwari (8 orang), Pegunungan Arfak (3 orang), Teluk Wondama (3 orang), Kaimana (3 orang), Fakfak (6 orang), dan Manokwari Selatan (2 orang). Kepala distrik yang merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak termasuk dalam program diklat ini.
Sayori berharap para kepala distrik dapat mengikuti diklat dengan serius dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk memajukan pembangunan di masing-masing distrik setelah menyelesaikan pendidikan.
Dia optimistis, peningkatan kapasitas ini akan berdampak positif pada kemajuan pemerintahan di tingkat distrik di Papua Barat.
Sebanyak 22 kepala distrik di Provinsi Papua Barat dari jumlah total 30 pagi tadi dilepas oleh Pelaksana Tugas (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba, untuk mengikuti pendidikan program profesi kepamongprajaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Pelepasan tersebut menandai komitmen Pemprov Papua Barat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan daerah, khususnya di tingkat distrik.
Pendidikan ini merupakan kerjasama antara Pemprov Papua Barat dan IPDN, dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri terkait pendaftaran dan pelaksanaan pendidikan program studi profesi kepamongprajaan praja IPDN.
Keikutsertaan para kepala distrik ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan kepala distrik tanpa latar belakang pemerintahan untuk memiliki sertifikat profesi kepamongprajaan.
Fonataba berpesan agar para kepala distrik mengikuti pendidikan dengan baik dan mentaati aturan yang berlaku di IPDN.
“Ilmu pemerintahan yang saudara pelajari dapat diterapkan di wilayah distrik tempat tugas masing-masing, dan pada perangkat daerah lainnya yang saudara ditempatkan,” ujarnya. (ALW/ON).
