Orideknews.com, Manokwari, – Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Provinsi Papua Barat, Jemy Pigome, memberikan tanggapan terkait pemalangan akses masuk ruangan Biro BPJ yang dilakukan oleh sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) pada Senin pagi 29 Juli 2024.
Pigome menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan respons situasional atas ketidakpuasan yang terjadi dalam organisasi.
“Dalam organisasi, saling kroscek dan evaluasi adalah hal yang wajar. Terdapat mekanisme check and balance antara pimpinan dan bawahan,” ungkap Pigome.
Ia menegaskan bahwa secara struktural, kewenangan telah dibagi berjenjang, mulai dari Kepala Bagian (Kabag), Kepala Sub Bagian (Kasubag), hingga staf.
Pigome juga menjelaskan pentingnya sistem E-kinerja dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), di mana setiap ASN diharuskan mendokumentasikan aktivitas harian mereka sebagai bukti dukung.
“Untuk mendukung hal itu, saya perlu membangun sistem agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, melalui pendelegasian tugas yang jelas,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa jika ada masalah di tingkat staf, hendaknya segera melapor ke Kasubag untuk mencari solusi.
“Langkah-langkah tersebut harus didokumentasikan dalam rapat, yang kemudian menjadi laporan Kasubag untuk TPP. Jika belum ada solusi, bisa dilanjutkan ke Kabag untuk dibahas lebih lanjut,” jelas Pigome.
Namun, ia juga mengakui adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat situasional yang belum teranggarkan dalam DPA.
“Oleh karena itu, serapan anggaran kita hingga bulan Juli baru mencapai 29 persen. Banyak kegiatan yang terhambat sementara kami menunggu perubahan anggaran,” katanya.
Pigome menyampaikan bahwa selama enam bulan terakhir, staf mungkin merasa tidak ada kegiatan yang berjalan.
“Hal ini disebabkan oleh penundaan administrasi yang berkaitan dengan anggaran, yang tahun ini dipangkas hingga 50 persen untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” terangnya.
Ia juga menekankan bahwa meskipun program pelatihan dan pembinaan bagi pengusaha asli Papua, seperti E-purchasing UMKM, tetap menjadi fokus, tetapi keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi kegiatan tersebut.
“Kami memahami mengapa tahun ini terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Pigome mengakui bahwa ia telah mengikuti diklat pimpinan dan studi lapangan di Jawa Timur selama lebih dari sebulan, yang mungkin mempengaruhi komunikasi internal.
“Kami sudah menjelaskan situasi ini dalam rapat bersama ASN yang tidak puas, bersama Sekretaris Daerah. Poin utama adalah adanya miskomunikasi dan informasi yang tidak tersampaikan secara terstruktur,” ujarnya.
Pigome menekankan pentingnya alur komunikasi yang jelas dalam organisasi, di mana staf diharapkan menyampaikan hal-hal yang baru melalui jalur yang telah ditetapkan.
“Jika ada yang ingin disampaikan, harus mengikuti alur dari kasubag, kabag, hingga pimpinan. Ini adalah bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan di masing-masing jabatan,” terang Pigome.
Dia mengaku, pertemuan Biro BPJ bersama Sekda segala hal yang dipersoalkan telah terjawab sehingga ia berharap aktivitas Biro BPJ kembali berjalan normal. (ALW/ON).
