Orideknews.com, Manokwari, – Pilkada serentak November 2024 mendatang merupakan salah satu momentum penting dalam berdemokrasi di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung.
Dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat berbagai pihak yang berperan penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara fair dan transparan.
Di antara pihak-pihak tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan media massa memiliki peran yang saling melengkapi dan harus bersinergi agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan baik.
Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk Pilkada. Tugas utama Bawaslu adalah memastikan bahwa pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bebas dari kecurangan.
Ketua Bawaslu kabupaten Manokwari, Yustinus Y Maturan dalam momen coffe morning bersama awak media KPU, Bawaslu dan KPU Manokwari, Jum’at, (26/7/24) menyampaikan, dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu menjalin kerja sama yang erat dengan KPU, yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu.
Ia menilai, sinergitas antara keduanya sangat penting, mengingat KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan administrasi pemilu. KPU dan Bawaslu harus berkomunikasi secara efektif, berbagi informasi, dan melakukan koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilihan.
Di sisi lain, partai politik juga memainkan peran yang krusial dalam proses Pilkada. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai pengusung calon kepala daerah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem demokrasi yang harus menjaga integritas pemilu.
Dalam konteks ini, partai politik dituntut untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang bersih.
Melalui keterlibatan aktif dalam pengawasan pemilu, partai politik dapat membantu Bawaslu dan KPU dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran serta mendorong transparansi dalam setiap tahapan.
Kolaborasi yang baik antara Bawaslu, KPU, partai politik, dan media massa akan menciptakan lingkungan pemilu yang kondusif.
Salah satu bentuk nyata dari sinergitas tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan Coffe Morning yang melibatkan semua pihak.
Coffe Morning ini membahas berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi dalam tahapan Pilkada. Dalam forum itu, Ia menyampaikan sejumlah hal terkait potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada.
“Partai Politik Media kami yakin dengan kolaborasi bersama pasti akan menjadi acuan dalam mengawasi, menjaga proses demokrasi dalam hal ini pemilihan kepala daerah khususnya di Manokwari,” ungkap Maturan.
Ketua PWI Papua Barat, Bustam dikesempatan yang sama menyadari di era digital saat ini, peran media massa juga sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan proses Pilkada.
Media massa bertindak sebagai jembatan informasi antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat.
Melalui pemberitaan yang objektif dan akurat, media dapat menyoroti isu-isu yang terjadi selama tahapan pemilihan, seperti pelanggaran kampanye, kekerasan politik, atau masalah logistik.
Selain itu, media juga berperan dalam pendidikan politik masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas tentang calon dan program yang mereka tawarkan.
Oleh karena itu, kerjasama antara Bawaslu, KPU, dan media massa sangat diperlukan untuk menciptakan iklim pemilihan yang sehat.
Bustam menekankan, sinergitas antara keempat elemen ini sangat penting dalam menghadapi tantangan yang ada dalam pelaksanaan Pilkada. Tantangan tersebut antara lain adalah meningkatnya politisasi di media sosial, potensi kecurangan yang semakin canggih, serta disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik.
Ia yakin Media massa berperan dalam menyebarluaskan tahapan hingga hasil kepada publik, sehingga masyarakat menjadi lebih paham mengenai proses dan tahapan Pilkada yang sedang berlangsung.
“Dasar hukum kita tidak terlepas dari UU pers no.40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik,” ujar Bustam.
KPU Manokwari yang diwakili Darman memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur, sementara partai politik dan media memberikan masukan serta menjelaskan perspektif mereka.
Darman menyebut, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam sinergitas selain Bawaslu, media massa. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan.
Oleh karena itu, edukasi pemilih yang dilakukan KPU dan Bawaslu, yang didukung oleh partai politik dan media massa, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pilkada.
Ia juga menyadari dalam mengawal tahapan Pilkada merupakan suatu keharusan untuk menciptakan pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil.
Perwakilan Bawaslu Papua Barat, Charles Imbiri menekankan bahwa dengan adanya kerja sama yang solid antar berbagai pihak, diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat.
Melalui langkah-langkah konkret yang diambil bersama, Provinsi Papua Barat dapat terus memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.
Coffe Morning ini berakhir dengan penandatanganan nota kesepahamana antara Bawaslu Manokwari dan PWI Papua Barat dalam rangka pengawasan partisipatif melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (ALW/ON).
