OridekNews.com, Manokwari, – Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama stakeholder terkait dalam rangka percepatan eliminasi malaria diharapkan dapat bersinergi.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parrorongan pada pertemuan monitoring dan evaluasi (Monev) program malaria tahun 2023 di salah satu hotel Manokwari, Selasa (11/4/2023).
Dikesempatan itu, Otto meminta agar Kabupaten Sorong Selatan mempertahankan eliminasi malaria yang telah diraih, mengingat telah mendapatkan sertifikat bebas malaria dari Kementerian Kesehatan tahun lalu.
Peningkatan pemeriksaan malaria terutama kabupaten kota yang pada tahun 2022 tidak mencapai target, diharapkan lebih dimaksimalkan.
Berdasarkan pekerjaan lanjut Otto, kasus malaria banyak terjadi di area pertambangan, pelajar, TNI/Polri, Perambah Hutan dan Petani, sehingga perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam rangka intervensi kasus malaria di sektor pekerjaan tersebut.
“Terus dikawal distribusi kelambu massal, lalu persiapan dokumen administrasi dokumen yang diperlukan untuk persiapan eliminasi malaria dibeberapa kabupaten,” jelasnya.
Otto lalu meminta Kabupaten Raja Ampat, perlu diperhatikan daerah wisata untuk menanggulangi malaria.
Dikatakannya, monev itu Dinkes bersama stakeholder terkait diharapkan melakukan evaluasi terhadap kinerja program malaria tahun 2022 untuk lebih baik kedepannya.
Dia menambahkan, Monev tahun ini Papua Barat Daya masih dilibatkan, mengingat pendanaan The Global Fund masih mencakup dua Provinsi.
“Jika ada keputusan dari pimpinan The Global Fund, apakah nanti dipisah atau masih dengan Papua Barat. Saya kira itu keputusan mereka di pusat,” tutupnya. (ALW/ON)
