OridekNews.com, Manokwari, – Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat melalui bidang SMK menggelar sosialisasi Peta Jalan (Road Map) SMK Provinsi Papua Barat bagi kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta para kepala sekolah, pengawas dan kepala cabang dinas Pendidikan se-Provinsi Papua Barat, 12-14 Desember 2022 di salah satu hotel di Manokwari.
Ketua pelaksana kegiatan yang juga Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Drs. Arius Mofu, M.Pd menyampaikan, sosialisasi itu dilatarbelakangi oleh pendidikan vokasi di Provinsi Papua Barat selama ini menjadi pilihan kedua saat melanjutkan pendidikan ke jenjang atas. Selain itu, kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik itu sendiri.
Kata Mofu, hal itu berakibatkan pada kurangnya SDM yang memiliki skill daerah dan berpengaruh secara umum sehingga menimbulkan dan kita temui pengangguran yang tidak memiliki skill produktif.
“Kurangnya penyerapan pada dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing SDM Indonesia sebagai jawaban percepatan meningkatkan layanan mutu di bidang SMK sebagai garda terdepan untuk menyiapkan SDM siap pakai,” ungkap Mofu. Senin, (12/12/22).
Menurutnya, keterbatasan SMK di Provinsi Papua Barat serta kompetensi dan kehadiran yang masih terbatas, ditambah lagi terbatasnya guru produktif menyebabkan mutu layanan pendidikan SMK di Papua Barat banyak sekali kekurangan.
“Hal ini harus kita akui, maka melalui kegiatan revitalisasi dan riset road Map Papua Barat, diharapkan ada informasi yang menjadi bekal bagi pemerintah daerah khususnya sekolah dalam rangka menyambut, langkah-langkah kebijakan dalam rangka meningkatkan pendidikan vokasi khususnya SMK,” terangnya.
Dengan terbitanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Papua dan Papua Barat) yang mana kewenangan pengelolaan SMA/SMK perlu ditindaklanjuti. Dan menginformasikan kepada para pimpinan dinas di kabupaten kota, sehingga saat melangkah dalam mengambil kebijakan bagi SMK yang ada di wilayahnya masing-masing.
“Tujuan dari pada kegiatan sosialisasi ini adalah diharapkan, para peserta memperoleh informasi lengkap tentang pendidikan SMK di Papua Barat. Para kepala dinas pendidikan dapat mengambil kebijakan berdasarkan berbagai sumber ukuran pendidikan SMK,” pesan Mofu.
Dia menambahkan, Peta Jalan SMK Provinsi Papua Barat yang dimuat dalam buku menjadi tolak ukur dalam perbaikan dan pengembangan SMK di daerahnya masing-masing. (ALW/ON)
