Orideknews.com, MANOKWARI, – Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD Partai Golkar Papua Barat, Orgenes Nauw mengatakan mayoritas masyakat di Tanah Papua tidak bersedia untuk di vaksin karena masih takut dan lebih percaya kepada teori konspirasi bahkan mitos.
Menurut Orgenes, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarat tentang apa itu vaksinasi, efek samping maupun tujuan dan manfaatnya.
“Yang kita saksikan gencar di laksanakan oleh Pemerintah adalah instruksi untuk Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan pelaksanakan vaksinasi yang terkesan “dipaksakan”,” ujarnya.
Padahal lanjut Orgenes, menurut UU Kesehatan RI vaksinasi itu termasuk hak bukan kewajiban. Disinilah nampak jelas bahwa pemerintah daerah khususnya di seluruh Papua Barat lebih mengejar target vaksinasi, dari pada sosialisasi secara masif dengan berbagai metode pendekatan, yang kontekstual dan aktif membantu melakukan 3 T sebagai implementasi strategi untum memutus rantai penularan Covid-19.
“Program jaring pengaman sosial dan bantuan UMKM kepada masyarakat harusnya simultan diberikan kepada masyarakat karena sudah dilakukan refocusing anggaran untuk hal ini, sesuai instruksi Presiden Jokowi,” ungkap Mantan Anggota DPR Papua Barat ini.
Bagi Orgenes, dari konteks inilah dia melihat bahwa ada kesan pemerintah ingin mengejar target herd immunity agar ada kredit point politik dari pemerintah pusat dengan melaksanakan vaksinasi yang melibatkan semua stackholders disatu sisi.
Sementara sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, baik oleh pihak dinas kesehatan secara berjenjang sampai Kampung-kampung ataupun stackholders lainnya, maupun pemberian bantuan jaring pengaman sosial dan bantuan UMKM sangat minim bahkan belum berjalan dengan baik.
“Tentu apresiasi untuk pencapaian vaksinasi bagi masyarakat di Papua Barat karena kerja-kerja kolaborasi dan sinergis dari pemerintah daerah dan berbagai stackholders. Semoga kedepannya untuk mencapai target Herd Immunity 70 persen di Papua Barat, sosialisasi yang benar, 3T, program jaring pengaman sosial, bantuan UMKM dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat, karena semuanya dibelanjakan dengan dana masyakat yang bersumber dari APBN dan APBD, bukan dengan dana pribadi siapapun,” tegas Orgenes.
Dia kemudian menyebut, egoisme sektoral untuk mengkapitalisasi isu Covid-19 untuk mencari reputasi dan kepentingan fragmatis politis, harusnya ditinggalkan.
“Misi kemanusiaan yang mulia harus dikedepankan agar masyakat dan bangsa bisa segera menang dalam peperangan terhadap pandemi Covid-19 dan kembali beraktifitas, hidup damai dan bahagia di era normal baru dimana kita hidup “berdampingan” dengan Covid-19, apapun variannya,” harap Orgenes. (ALW/ON).
