“Satu hal yang patut diapresasi saat ini adalah bagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo dalam kepemimpin dua periode ini beliau sangat konsen tentang masalah ekonomi kerakyatan di Indonesia,” kata Auparay diruang kerjanya, Rabu (27/11/2019).
Menurut Auparay, kebijakan ekonomi dari Pusat sangat berpengaruh sampai ke masyarakat Provinsi Papua Barat, terutama di pengujung akhir tahun ini, dimana tingkat ekonomi kerakyatan sangat dibutuhkan.
Untuk merespon kebijakan itu, Auparay berharap tim TAPD Papua Barat dapat melihat tentang kebijakan pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden. Terutama adanya anggaran yang cukup besar dari pemerintah Pusat ke daerah saat ini.
Katanya dia, setidaknya dana itu dimanfaatkan untuk melihat masalah ekonomi kerakyatan di Papua Barat, meskipun harus diakui bahwa anggaran saat ini lebih memprioritaskan infrastruktur.
“Kebijakan pemerintah daerah untuk segi ekonomi di Papua Barat memang sangat kurang diperhatikan, maka kita berharap Pemprov Papua Barat menunjang anggaran untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Papua Barat,” ungkap Auparay.
Dia berharap ada peningkatan sumber pendanaan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan segi ekonomi kerakyatan di Papua Barat, maka dibutuhkan pendanaan untuk memajukan empat sektor di Papua Barat agar mensejahterakan masyarakat.
Keempat sektor yang dimaksud adalah pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Dikatakannya, sumber dana itu bukan saja dari provinsi, melainkan kabupaten, kota juga gelontorkan dana untuk hidupkan ekonomi kerakyatan. Tujuannya agar masyarakat yang selalu berhubungan dengan pelaku usaha kecil dapat diperhatikan. Terutama bagaimana menghidupkan usaha ekonomi rakyat, khususnya orang asli Papua (OAP).
“Empat sektor ini sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua Barat, namun juga menjadi sumber peningkatan untuk pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.
Lebih lanjut, Auparay menerangkan, sumber pendanaan dari pemerintah kepada pelaku usaha dari empat sektor itu, harusnya lebih menghidupkan dan memandirikan rakyat.
Ia berpendapat, jika di darat ada pelaku usaha tani, peternak, sedangkan di laut ada nelayan. Maka harus memiliki kelompok usaha dan usaha perorangan. Untuk itu, pemerintah diminta untuk jeli melihat apa yang saat ini menjadi usaha rakyat untuk peningkatan ekonomi.
“Satu hal yang masyarakat juga harus perhatikan adalah ketika pemerintah sudah memberikan bantuan usaha tolong dijaga, misalnya kalau diberikan bantuan perikanan kepada nelayan seharunya dirawat, dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, namun jangan kemudian nanti bantuan itu dijual lagi,” pesan Auparay. (EN/ON)
