Orideknews.com, JAYAPURA, – Tenaga kesehatan masyarakat terancam gagal ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua. Mengingat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang menjadi syarat dalam penerimaan CPNS tahun 2019 selain beberapa syarat utama lainnya.
“Merujuk pada penerimaan sebelumnya, memang untuk tenaga Kesmas itu wajib hukumnya memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), karena Kemenkes RI menetapkan aturan bahwa setiap tenaga kesehatan di Indonesia harus ada STR dan pada tahun 2014 SKM mendapat pengakuan sebagai nakes di Indonesia,”ujar Wakil Ketua Badan Pengurus Ikatan Alumni FKM Uncen, Yamander Yensenem,SKM di Jayapura, Rabu, (1/5/2019).
Menurut Yamander, minimnya informasi soal STR membuat banyak tenaga kesmas yang tidak memiliki STR, padahal telah menyelesaikan pendidikan Kesmas serta menunggu penerimaan CPNS dalam waktu yang lama.
“Nah yang jadi soal ketika ada saudara-saudara kita yang mau mendaftar CPNS namun tidak memiliki STR, membuat harus mengubur impian ikut CPNS padahal sudah menanti dalam waktu yang terlalu lama,”ungkap Yamander.
Lebih lanjut, kata dia, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam hal Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk berkoordinasi dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) selaku perwakilan profesi kesehatan masyarakat sudah tepat. Namun, perlu ada gerakan bersama untuk meminta kepada Kementerian Kesehatan agar khusus bagi Papua diberi kekhususan.
“Kita harus melihat mereka yang sudah mengabdi dalam waktu yang lama di fasilitas pelayanan kesehatan tetapi belum memiliki STR dan ingin menjadi ASN mereka sudah mengorbankan jiwa dan raga bagi tanah Papua untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, saya pikir ini jadi poin penting apalagi mereka ini adalah orang asli Papua,”pungkas Yamander.
Yamander mengakui, banyak keluhan yang diterima oleh pihaknya terkait dengan beberapa alumni FKM Uncen yang mau mendaftar CPNS namun terganjal dengan STR, padahal disisi lain kebetuhan tenaga kesmas sangat dibutuhkan.
“Kalau kita mau on the track yah mau tidak mau harus ada STR, tetapi kita juga harus memikirkan para pahlawan-pahlawan ini, semoga ada solusi bersama yang bisa diterima oleh semua pihak demi peningkatan pelayanan kesehatan di Papua,”bebernya.
Ditambahkan Yamander, solusinya kembali pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Papua untuk melihat apakah tenaga kesmas penting untuk diterima dalam formasi CPNS tahun 2019 atau tidak.
“Kita tidak mengkerdilkan peluang dari saudara-saudara kita non Papua, tetapi sekali lagi kita harus memberi ruang kepada anak-anak Papua untuk mengabdi di negerinya sendiri sesuai dengan pesan dari penginjil Papua, Iz Kijne,”tutur Yamander. (YAN/ON)
