![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/HUT-Bhyangkara-TELUK-DORERi-BERKARYA-4.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)
Orideknews.com, MANOKWARI – Untuk menuntaskan kasus korupsi dijajaran Birokrat Pemprov Papua Barat jangan ada diskriminatif kepada pejabat orang asli Papua (OAP).
Majelis Pemuda Indonesia DPD KNPI Papua Barat, Jefri Auparay menyarankan kepada Gubernur Papua Barat agar serius dalam mendorong penuntasan kasus korupsi secara bijak dan serius.
Menurut pendapat Jefry Auparay bahwa, saat ini Polda Papua Barat telah menetapkan 4 nama pada dugaan korupsi salah satu birokrat SKPD dilingkup Pemprov Papua Barat, hanya saja oknum pejabat tersebut belum diberhentikan dari jabatannya.
Sedangkan terdakwa lainnya adalah mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Elisa Sroyer telah diberhentikan dari jabatannya pasca ditetapkan tersangka dan di nonjobkan.
“Atas ketidakadilan itulah, kami menilai Gubernur belum bijak dan masih ada diskriminatif kepada pejabat OAP. Oleh karena itu kita minta agar jangan sampai ada tebang pilih,” kata Auparay kepada wartawan, Senin (20/8/2018).
Kata dia, disaat Elisa Sroyer ditetapkan tersangka dan dijebloskan oleh penegak hukum, maka secara langsung jabatannya diganti oleh Gubernur dan mengangkat pelaksana tugas (Plt) di Biro Pemerintahan Setda Papua Barat sambil menunggu pejabat devintif.
Oleh karena itu, saran Auparay bahwa dalam penuntasan dan penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum di jajaran birokrat Papua Barat, tentu saja didukung semua masyarakat, termasuk pemuda Papua Barat, namun jangan sampai ada tebang pilih yang menyebabkan pejabat OAP menjadi korban dalam karirnya. (EN/ON)
![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/79-3.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)