Orideknews.com, MANOKWARI – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Hendrik Runaweri berharap sebelum membuka jalan yang dikerjakan Balai Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum di Papua Barat agar kedua instansi ini berkoordinasi dengan Dishut Papua Barat.
Alasan koordinasi ini agar saat pembukaan jalan baru lintas kabupaten, kota di daerah Papua Barat agar terhindar dari hutan lindung, hutan cagar alam dan hutan konservasi.
“koordinasi ini dilakukan agar hutan Papua Barat tidak dirusaki sembarang, sebab dampak dari pembukaan lahan baru dan akses jalan juga merusak hutan kita, bahkan sampai merusak hutan yang masuk dalam zona di jaga” kata Runaweri, Selasa (7/8/2018).
Lanjutnya, hutan Papua Barat saat ini menjadi paru-paru dunia. Namun, semakin terkikis sehingga program reboisasi harus dilaksanakan demi menjaga keberlangsungan alam Papua Barat.
Runaweri mengemukakan bahwa, beberapa jalan lingkar Pegunungan Arfak ke Manokwari Selatan sudah masuk jalan nasional. Namun, sempat dihentikan pengerjaannya, sebab bermasalah karena jalan yang dibuka berada di hutan cagar alam.
Oleh karena itu, harus dilakukan koordinasi kepada dinas kehutanan, sebab dikuatirkan setiap jalan yang dibangun bermasalah dan menyebabkan pembangunan jalan di daerah Papua Barat terhambat karena ijin pembebasan lahan pembukaan jalan trans nasional.
“Perlindungan hutan Papua Barat bukan saja dari pemprov, namun sudah menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan,” ucap Runaweri.(EN/ON)
