Orideknews.com, Manokwari, – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat periode Januari 2026 mencapai Rp658,91 miliar atau 6,92 persen dari total pagu sebanyak Rp9,52 triliun.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Papua Barat Satriyo Budi Cahyono di Manokwari, mengatakan, penyaluran TKD didominasi dana alokasi umum (DAU) sebagai instrumen utama menjaga likuiditas keuangan pemerintah daerah.
Disusul dana bagi hasil (DBH) dengan realisasi penyaluran sebanyak Rp104 miliar atau 2,6 persen dari pagu Rp3,98 triliun, serta dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp94,9 miliar atau 13,9 persen dari pagu Rp681 miliar.
“DAU menjadi jenis TKD dengan penyaluran tertinggi. Realisasinya mencapai Rp460,1 miliar atau 14 persen dari pagu Rp3,29 triliun,” ujar Satriyo.
Ia menjelaskan bahwa, komponen TKD lainnya seperti dana otonomi khusus (otsus), DAK fisik, maupun dana desa tahun 2026 belum dilakukan penyaluran karena masih menunggu pemenuhan dokumen persyaratan dari masing-masing pemerintah daerah.
Total pagu dana otsus tahun 2026 yang dialokasikan pemerintah pusat untuk delapan pemerintah daerah di Papua Barat mencapai Rp1,14 triliun, DAK fisik Rp88,7 miliar, dan dana desa sebanyak Rp334,5 miliar.
“Salah satu syarat penyaluran dana otsus, yaitu kelengkapan dokumen rencana anggaran program (RAP) yang sudah diintegrasikan dengan dokumen penetapan APBD 2026,” ujarnya.
Menurut dia, Pemkab Teluk Bintuni menempati urutan pertama dengan realisasi mencapai Rp128,9 miliar atau 19,57 persen dari total penyaluran TKD di wilayah Papua Barat pada periode Januari 2026.
Disusul Pemkab Fakfak dengan realisasi Rp114,4 miliar (17,37 persen), Pemkab Manokwari Rp113,1 miliar (17,17 persen), Pemkab Kaiman Rp99 miliar (15,03 persen), dan Pemkab Teluk Wondama Rp73,6 miliar (11,17 persen).
Berikutnya, Pemkab Pegunungan Arfak Rp58,2 miliar (8,84 persen), Pemkab Manokwari Selatan Rp57,2 miliar (8,69 persen), dan Pemprov Papua Barat Rp14,6 miliar (2,2 persen dari total penyaluran TKD per Januari 2026).
“Teluk Bintuni menjadi daerah dengan realisasi penyaluran DAU, DBH, dan DAK nonfisik yang terbanyak. Kontribusinya terhadap total penyaluran TKD di Papua Barat pada Januari hampir 20 persen,” ucap Satriyo.
DJPb, kata dia, terus berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah di Papua Barat agar segera memenuhi dokumen yang menjadi syarat penyaluran TKD, sehingga pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat waktu. (ALW/ON).
 Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat periode Januari 2026 mencapai Rp658,91 miliar atau 6,92 persen dari total pagu sebanyak Rp9,52 triliun.){kind=link}