Orideknews.com, MANOKWARI – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Max L. Sabarofek, memastikan bahwa polemik antara operasional bus travel Transnusa dengan angkutan umum Hilux rute Manokwari–Teluk Bintuni telah mencapai titik temu.

Kedua belah pihak kini sepakat untuk beroperasi berdampingan dalam memberikan pelayanan transportasi bagi masyarakat. Sabarofek menyatakan bahwa secara administratif, pihak Transnusa telah memenuhi seluruh prosedur perizinan yang berlaku, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Transnusa sudah membayar izin di Kabupaten Manokwari, Bintuni, hingga tingkat provinsi melalui DPMPTSP. Jadi, secara administrasi sudah tidak ada masalah. Kita tidak bisa membatasi pihak yang sudah menempuh prosedur dengan benar,” ujar Sabarofek di Manokwari, Senin, (2/3/26).
Menurut Sabarofek, kehadiran berbagai jenis moda transportasi merupakan bagian dari peningkatan pelayanan publik. Pemerintah menekankan pentingnya aspek kenyamanan bagi penumpang yang selama ini menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih angkutan.
Ia menjelaskan beberapa poin penting terkait persaingan sehat ini Standar Kenyamanan, Masyarakat cenderung memilih moda transportasi yang memberikan ruang lebih luas dan kenyamanan ekstra dibandingkan angkutan yang sempit atau berdesakan.
Kehadiran Transnusa tidak lantas mematikan operasional Hilux. Keduanya tetap diperbolehkan jalan bersamaan. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada masyarakat selaku pengguna jasa.
“Ini soal pilihan masyarakat. Ada yang butuh kenyamanan lebih, ada juga yang tetap memilih Hilux. Semua tetap berjalan, pelayanannya tergantung pilihan masyarakat,” tamban Sabarofek.
Sebelumnya, situasi transportasi di jalur Manokwari–Bintuni sempat memanas. Pada Minggu (11/1/2026), ratusan sopir Hilux melakukan aksi mogok di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Manokwari Selatan.
Aksi tersebut dipicu oleh kekhawatiran para sopir Hilux terhadap pengoperasian travel Transnusa yang dianggap mengancam mata pencaharian mereka. Para sopir menduga pemerintah memberikan izin masuknya travel secara sepihak, yang kemudian memicu penolakan di lapangan. (ALW/ON).




