Orideknews.com, Manokwari – Kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Manokwari hingga Januari 2026 menunjukkan capaian awal yang tetap terjaga. Total realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp609,62 miliar atau 5,2 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 3,3 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso, mengatakan, realisasi ini merupakan kombinasi dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
“Kinerja belanja APBN sampai dengan Januari 2026 mencapai Rp609,62 miliar atau 5,2 persen dari pagu. Secara tahunan, realisasi ini tumbuh 3,3 persen dibandingkan tahun lalu,” ujar Kurniawan dalam press conference di Manokwari, Jum’at, (27/2/26).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp164,05 miliar atau 4,4 persen dari pagu, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 40,4 persen YoY. Komponen realisasi terdiri dari, Belanja Pegawai 8,5%, Belanja Barang 1,5%, Belanja Modal 0,1% dan Belanja lainnya 0,3%.
Menurut Kurniawan, pertumbuhan ini terutama ditopang oleh belanja operasional dan belanja pegawai.
“Kenaikan realisasi belanja pemerintah pusat didorong oleh belanja pegawai dan belanja barang di awal tahun, meskipun belanja modal masih relatif terbatas,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp445,57 miliar atau 5,6 persen dari pagu, meskipun secara tahunan mengalami kontraksi 5,8 persen.
Penyaluran TKD hingga Januari 2026 didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) Rp287,36 miliar (12,3%), Dana Alokasi Khusus Non Fisik 15,1% dan Dana Bagi Hasil (DBH) 2,2%.
Sementara beberapa komponen seperti DAK Fisik, Dana Desa, dan Otonomi Khusus masih belum terealisasi karena menunggu kelengkapan administrasi.
“Penyaluran TKD di awal tahun terutama ditopang oleh DAU dan DAK Non Fisik. Beberapa jenis transfer lainnya masih menunggu pemenuhan persyaratan oleh pemerintah daerah,” kata Kurniawan.
Sektor Pendidikan jadi penopang penyaluran, utama penyaluran TKD, terutama melalui BOS Rp62,56 miliar (44,1%) dan BOP PAUD & Pendidikan Kesetaraan 31,2%. Hal ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sejak awal tahun anggaran.
“Penyaluran BOS menjadi salah satu yang paling progresif di awal tahun dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan di daerah,” jelasnya.
Kurniawan menyatakan, percepatan realisasi belanja negara akan terus diupayakan sepanjang tahun 2026, terutama pada sektor yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan ekonomi daerah.
“Kami optimistis percepatan belanja, baik dari pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, akan terus meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di wilayah Papua Barat,” tambahnya. (ALW/ON).
 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.){kind=link}