Orideknews.com, MANOKWARI – Kondisi pendidikan di Provinsi Papua Barat tengah menghadapi tantangan serius. Data terbaru mengungkapkan adanya penurunan signifikan pada angka partisipasi sekolah dan rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM), khususnya di tingkat SMA dan SMK.
Isu strategis ini mencuat dalam kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan di Manokwari, Kamis, (26/2/26). Fokus utama pertemuan ini adalah mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang difasilitasi Kementerian Keuangan melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat kegiatan ini turut dihadiri Kemendagri dan KPK.
Anggota Pokja Papua Barat Cerdas BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat, Drs. Arius Mofu, M.Pd, memaparkan enam isu utama yang menjadi “lampu kuning” bagi masa depan sumber daya manusia di Bumi Kasuari.
Pertama, menurunnya partisipasi sekolah, Tren jumlah anak sekolah tidak menunjukkan peningkatan, melainkan stagnansi dan penurunan.
Kedua, rendahnya APM SMA/SMK, Angka Partisipasi Murni tingkat menengah atas hanya berada di kisaran 50-an persen, jauh dari target ideal.
Ketiga, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Stagnan, peningkatan RLS belum signifikan, yang mencerminkan rendahnya angka kelulusan.
Keempat, ketimpangan di Wilayah 3T, pengelolaan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Kaimana, dan Teluk Bintuni masih bermasalah.
Kelima, beban Fiskal Kabupaten, pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke kabupaten (sesuai PP 106) menjadi beban berat bagi APBD, kecuali bagi daerah dengan PAD tinggi seperti Teluk Bintuni.
Keenam, belum hadirnya sekolah strategis, Kurangnya fasilitas pendidikan unggulan/strategis di tujuh kabupaten.
Arius Mofu mengungkapkan, data yang cukup mengejutkan terkait jumlah anak tidak sekolah di Papua Barat. Meski sempat turun dari 32.000 menjadi 29.000 anak, angka ini masih tergolong sangat tinggi dan berpotensi naik kembali jika tata kelola tidak diperbaiki.
“Kabupaten Manokwari memegang angka tertinggi dengan lebih dari 7.000 anak tidak sekolah, diikuti Pegunungan Arfak. Sementara yang terendah adalah Manokwari Selatan. Namun secara keseluruhan, semua kabupaten masih berada di angka ribuan,” ujar Arius.
Indikator kualitas pendidikan juga terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Secara provinsi, RLS Papua Barat berada di angka 8,7 hingga 8,8.
Fakfak menjadi yang tertinggi dengan angka 9 sekian (setara kelas 1 SMA). Pegunungan Arfak menjadi yang terendah dengan angka 5 sekian, yang artinya rata-rata penduduknya bahkan tidak menyelesaikan pendidikan SD.
“Jika RLS rendah, dampaknya linier pada angka buta aksara (calistung) yang masih ditemukan di masyarakat,” ucapnya.
Arius menjelaskan, rendahnya performa pendidikan menengah (SMA/SMK) dianalisis sebagai dampak dari implementasi PP Nomor 106 Tahun 2021. Aturan ini melimpahkan beban pengelolaan pendidikan menengah ke tingkat kabupaten.
Ia menyatakan, bagi kabupaten dengan fiskal rendah, hal ini menjadi kendala besar. Sebaliknya, daerah seperti Teluk Bintuni relatif mampu bertahan karena sokongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan PAD yang kuat. (ALW/ON).
. Fokus utama pertemuan ini adalah mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang difasilitasi Kementerian Keuangan melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat kegiatan ini turut dihadiri Kemendagri dan KPK.){kind=link}