Orideknews.com, Manokwari, – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mencatat penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 di Provinsi Papua Barat telah menjangkau 36.879 siswa dengan total nilai bantuan mencapai Rp26,66 miliar.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, kepada media ini mengatakan penerima bantuan PIP didominasi siswa sekolah dasar (SD), yakni sebanyak 19.487 siswa dengan total bantuan Rp7,82 miliar.
Selanjutnya, 9.118 siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP) menerima bantuan senilai Rp5,60 miliar, 6.006 siswa sekolah menengah atas (SMA) memperoleh Rp9,70 miliar, serta 2.268 siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) menerima bantuan sebesar Rp3,53 miliar.
“Penyaluran beasiswa PIP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak Papua,” kata Filep, Rabu, (4/2/26).
Menurut dia, dominasi penerima PIP pada jenjang SD menunjukkan fokus pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan dasar di Papua Barat. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka putus sekolah sejak dini dan menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut.
“PIP bukan sekadar bantuan tunai pendidikan, tetapi wujud kehadiran negara untuk memastikan tidak ada anak Papua yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” ujarnya.
Filep mengaku, jenjang SMP merupakan fase krusial karena banyak siswa di daerah menghadapi risiko putus sekolah akibat kendala ekonomi keluarga maupun jarak tempuh sekolah yang jauh. Sementara itu, alokasi PIP untuk siswa SMA disesuaikan dengan kebutuhan agar siswa dapat menyelesaikan pendidikan menengah dan bersiap melanjutkan ke perguruan tinggi.
Adapun bantuan PIP bagi siswa SMK diarahkan untuk mendukung pendidikan vokasi sehingga lulusan SMK siap menjadi tenaga kerja lokal yang terampil dan berdaya saing.
“Penyaluran PIP untuk siswa SMK bertujuan mendukung pendidikan vokasi agar lulusan SMK siap memasuki dunia kerja,” kata Filep.
Ia menjelaskan, PIP merupakan agenda pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan merata sekaligus mendukung pembangunan SDM secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. Optimalisasi pelaksanaan program ini, lanjutnya, memerlukan dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan data siswa yang akurat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta pengawasan orang tua terhadap pemanfaatan dana bantuan.
“Komite III DPD RI terus mendorong pengawasan dan evaluasi agar PIP memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Tanah Papua,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi di kawasan Indonesia timur, realisasi penyaluran PIP di Papua Barat masih berada di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di NTT, penerima PIP tercatat sebanyak 758.636 siswa dengan total bantuan Rp545,34 miliar, sementara NTB memiliki 470.957 siswa penerima dengan nilai bantuan Rp312,93 miliar.
Adapun Provinsi Papua mencatat 67.293 siswa penerima PIP dengan nilai bantuan Rp52,12 miliar, sedangkan Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan senilai Rp69,65 miliar kepada 92.844 siswa. (ALW/ON)
, yakni sebanyak 19.487 siswa dengan total bantuan Rp7,82 miliar. Selanjutnya, 9.118 siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP) menerima bantuan senilai Rp5,60 miliar, 6.006 siswa sekolah menengah atas (SMA) memperoleh Rp9,70 miliar, serta 2.268 siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) menerima bantuan sebesar Rp3,53 miliar.){kind=link}