Orideknews.com, MANOKWARI — Suara Prof. Dr. Hugo Warami sempat bergetar ketika ia menyebut nama pulau kecil tempat ia awali pendidikan dasarnya. Di hadapan ratusan hadirin di Aula Utama Universitas Papua (UNIPA), Rabu (14/1/2026), Guru Besar linguistik yang merupakan anak dari pasangan Habel Warami, S.Pd dan Anna Koibur itu terdiam sejenak, menahan haru saat mengenang SD YPK Nusi di Distrik Aimando (dahulu dikenal sebagai Padaido Bawah) sebuah pulau terpencil di Kabupaten Biak Numfor, yang minim guru dan fasilitas pendidikan.
“Di sanalah saya belajar membaca dunia,” ucapnya lirih. Ruangan seketika sunyi sebelum pecah oleh tepuk tangan panjang para tamu undangan yang memberi semangat.
Dari pulau sunyi itulah, Hugo kecil meniti jalan panjang hingga mencapai puncak akademik sebagai profesor. Dengan mata berkaca-kaca, ia kembali menegakkan suara dan melanjutkan orasi ilmiahnya.
Dalam orasi berjudul “Merawat Harmoni, Menghindari Kelam: Potensi Linguistik (Antropologi dan Forensik) dalam Mitigasi Masyarakat Multietnik di Tanah Papua”, Prof Hugo menegaskan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan energi sosial yang menentukan arah persatuan atau perpecahan.
“Bahasa adalah energi sosial. Ia bisa memperkuat kohesi, tetapi juga bisa memicu keretakan jika digunakan tanpa kebijaksanaan,” ujarnya di hadapan sivitas akademika dan para undangan.
Ia menjelaskan, pendekatan linguistik antropologi dan linguistik forensik dapat membantu membaca struktur sosial, relasi antarkelompok, serta dinamika komunikasi di tengah kemajemukan Papua. Kesalahan dalam memahami konteks bahasa dan budaya, menurutnya, sering menjadi akar konflik yang berulang.
Disisi pembangunan nasional yang berprinsip Indonesia-sentris, Prof Hugo mengingatkan bahwa pembangunan sejati tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga relasi sosial, rasa keadilan, dan kepercayaan antarsesama warga negara.
Ia memaparkan bahwa masyarakat Papua memiliki beragam pola relasi sosial yang tidak bisa diseragamkan. Beberapa relasi, katanya, “seperti minyak dan air”, tidak dapat dipaksa menyatu. Demikian pula sistem kepemimpinan tradisional seperti Bigman yang tidak bisa diperlakukan dengan logika kekuasaan formal negara.
“Penyelesaian konflik harus berbasis wilayah budaya. Setiap komunitas memiliki mekanisme adat dan bahasa sendiri dalam merawat harmoni,” ucapnya.
Dalam orasi itu pula, Prof Hugo menguraikan bahwa identitas sosial-budaya Papua dikodekan melalui lima sistem utama kelompok ras, kekerabatan, politik tradisional, wilayah budaya, dan garis imajiner Nusantara. Bahasa, menurutnya, menjadi cermin ideologi, sejarah, dan pengalaman budaya setiap komunitas.
Ia juga mengingatkan ancaman kepunahan bahasa yang dapat terjadi akibat bencana alam, perang, represi atas nama persatuan, serta dominasi ekonomi dan politik. Di era digital, muncul pula fenomena kejahatan bahasa mulai dari ujaran kebencian, penghinaan, hingga penghasutan yang dapat dianalisis dan dibuktikan melalui pendekatan linguistik forensik.
“Menjaga hati, mulut, dan tangan adalah fondasi etika sosial. Menjaga mulut berarti menjaga bahasa, menjaga tangan berarti menjaga tindakan termasuk di media sosial dan menjaga hati berarti menjaga empati,” katanya.
Di akhir orasi, Prof Hugo kembali menyebut para guru yang membentuk perjalanan hidupnya dari SD YPK Wadibu, SMP Negeri Opiaref, SMA Negeri 1 Biak, hingga para dosen di Universitas Cenderawasih dan Universitas Udayana Bali tempat ia menempuh pendidikan S1, S2, dan S3. (ALW/ON)
