Orideknews.com, Manokwari, — Anggota DPR Papua Barat Fraksi Otonomi Khusus (Otsus), Agustinus Orosomna, menyatakan bahwa aksi ratusan sopir Hilux di jalur Manokwari–Teluk Bintuni merupakan bentuk penyampaian isi hati masyarakat lokal kepada pemerintah, terutama terkait keberlangsungan hidup Orang Asli Papua yang bergantung pada moda transportasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Orosomna menyusul aksi mogok dan penolakan terhadap masuknya armada Transnusa yang dilakukan sekitar 200 sopir yang tergabung dalam Komunitas Hilux Lintas Papua Barat di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Manokwari Selatan, Minggu (11/1).
Menurut Orosomna, sejak era kendaraan Hartop hingga kini menggunakan Hilux, masyarakat di wilayah Papua Barat, khususnya jalur Bintuni–Manokwari, masih sangat bergantung pada moda transportasi ini karena kondisi jalan yang belum memadai.
“Hilux bukan hanya mengangkut penumpang, tetapi juga barang-barang seperti motor dan kebutuhan pokok. Ini yang membuat masyarakat lebih percaya kepada Hilux dibanding moda lain,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa manfaat operasional Hilux tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, melainkan berdampak luas bagi Orang Asli Papua. Banyak anak-anak Papua kini bisa memiliki mobil sendiri, menjadi sopir, serta tergabung dalam kelompok-kelompok usaha di Pasar Wosi dan pangkalan Bintuni.
“Di situ mereka mencari nafkah, menghidupi keluarga, dan mempertahankan kehidupan mereka,” katanya.
Orosomna mengingatkan, kebijakan transportasi di Papua Barat tidak boleh semata-mata meniru konsep transportasi modern seperti bus atau angkutan massal di kota besar, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni dapat melihat persoalan ini secara adil dan berpihak pada transportasi lokal yang telah lama melayani masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Komunitas Hilux Lintas Papua Barat, Novty Tapilatu, menegaskan bahwa jalur ini telah mereka hidupkan sejak 1996. Dari sinilah para sopir menyekolahkan anak, memberi makan keluarga, dan mempertahankan kehidupan.
Menurut Novty, komunitas Hilux menopang lebih dari 240 kepala keluarga. Ia menyebut, perjuangan mereka bukan soal keuntungan, melainkan soal keberlangsungan hidup.
Novty juga mengungkapkan bahwa sejak September 2025, pemerintah daerah dan DPRD Teluk Bintuni telah menyatakan penolakan terhadap izin operasional travel luar di jalur tersebut. Namun di lapangan, armada Transnusa tetap beroperasi.
Para sopir menilai hal ini sebagai bentuk ketidaksinkronan kebijakan yang merugikan masyarakat kecil. Meski melakukan mogok, para sopir menegaskan aksi berlangsung damai. Mereka tidak menutup jalan, namun memilih tidak mengangkut penumpang sebagai bentuk protes.
Sejumlah warga, termasuk penumpang dari Tambrauw menuju Bintuni, mengaku kesulitan mendapatkan kendaraan akibat mogok ini.
Aksi rencananya berlangsung hingga Selasa, 13 Januari 2026, sambil menunggu dialog langsung dengan pemerintah daerah. Hingga saat ini, pihak Pemda maupun Travel Transnusa belum memberikan pernyataan resmi. (ALW/ON).
, Agustinus Orosomna, menyatakan bahwa aksi ratusan sopir Hilux di jalur Manokwari–Teluk Bintuni merupakan bentuk penyampaian isi hati masyarakat lokal kepada pemerintah, terutama terkait keberlangsungan hidup Orang Asli Papua yang bergantung pada moda transportasi tersebut.){kind=link}