Orideknews.com, Manokwari – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyatakan persoalan utama di Tanah Papua bermuara pada isu kesehatan. Karena itu, konsep besar pembangunan Papua harus bertumpu pada tema “Papua Sehat”.
Hal tersebut disampaikan Dr. Filep saat momen bakti sosial peduli kesehatan dalam rangka menyambut Perayaan Natal 25 Desember 2025, yang digelar berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di Lapangan Apori, Pasir Putih, Manokwari Timur, Sabtu (20/12/25).
Menurut Dr. Filep, jika Papua Sehat dijadikan tema utama, maka seluruh infrastruktur kebijakan, infrastruktur politik, serta infrastruktur pendukung lainnya harus dibangun dengan inovasi dan kreativitas untuk menjawab persoalan kesehatan di Tanah Papua, khususnya Papua Barat.
“Dengan adanya otonomi khusus, kita memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk alokasi anggaran 30 persen untuk sektor kesehatan dan 35 persen Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas). Ini harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.
Ia menilai, berbagai program kesehatan akan sulit berjalan optimal tanpa dukungan anggaran yang memadai, terlebih dengan kondisi geografis Papua yang luas, sulit dijangkau, serta membutuhkan biaya operasional pelayanan kesehatan yang besar.
Oleh karena itu, Dr. Filep secara khusus meminta Gubernur Papua Barat agar ke depan mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai ketentuan otonomi khusus, yakni 30 persen untuk sektor kesehatan.
“Kesehatan bukan hanya soal mengobati orang sakit, tetapi bagaimana menjaga masyarakat agar tetap sehat. Edukasi pola hidup sehat menjadi hal yang sangat penting dan harus didukung secara serius,” katanya.
Ia juga mendorong agar perangkat pemerintahan di tingkat bawah, seperti RT, lurah, dan kepala desa, diberikan peran strategis dalam edukasi kesehatan sehingga menjadi rutinitas di tengah masyarakat, termasuk di wilayah pesisir dan daerah terpencil.
“Kalau Papua sudah sehat, seluruh program pembangunan bisa dinikmati. Tapi kalau masyarakat sakit, bagaimana kita mau menikmati program yang baik?” terangnya.
Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, sebanyak 1.231 orang di Distrik Manokwari Timur tercatat menerima pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, dengan sasaran anak-anak, orang dewasa, dan lanjut usia (lansia). Pelayanan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat secara langsung.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, menambahkan pemerintah provinsi terus memperkuat layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) melalui pengembangan program Papua Barat Sehat Plus.
Menurut dr. Alwan, sebelumnya pemerintah telah menjalankan program rujukan pasien yang kemudian berkembang menjadi Papua Barat Sehat. Namun, program tersebut sempat terhenti pada tahun 2019 akibat pandemi Covid-19.
“Di tahun 2025 ini, program tersebut kita hidupkan kembali dan kita perkuat menjadi Papua Barat Sehat Plus. Semua layanan kita lengkapi, terutama layanan rujukan khusus bagi OAP,” jelas dr. Alwan.
Melalui program ini, pasien OAP yang dirujuk dari rumah sakit kabupaten maupun Rumah Sakit Provinsi ke rumah sakit rujukan lanjutan, baik di dalam maupun luar daerah, akan ditanggung seluruh biaya pendukungnya.
“Transportasi pasien kita bantu, termasuk biaya pendamping. Jika pasien adalah anak, orang tua bisa ikut mendampingi. Biaya perjalanan, akomodasi, hingga konsumsi selama masa perawatan kita tanggung,” ujarnya.
Selain itu, bagi pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit kabupaten maupun provinsi, dua orang penunggu pasien juga diberikan bantuan konsumsi, sehingga keluarga yang mendampingi tetap sehat dan dapat mendukung proses penyembuhan pasien.
Program Papua Barat Sehat Plus juga menanggung biaya tindakan operasi yang dilakukan di rumah sakit daerah maupun rumah sakit rujukan nasional. Seluruh pembiayaan tersebut terintegrasi dengan skema BPJS Kesehatan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kedukaan. Apabila pasien OAP yang dirujuk atau dirawat meninggal dunia, pemerintah akan membantu proses pemulasaraan jenazah hingga pemulangan ke daerah asal, sesuai dengan kebutuhan dan adat setempat.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara melalui Pemerintah Provinsi bagi orang Papua,” tegas dr. Alwan.
Ia juga menjelaskan dengan adanya BPJS Kesehatan dan Papua Barat Sehat, tidak boleh lagi ada masyarakat Papua yang membeli obat di luar rumah sakit, membayar kantong darah, maupun dikenakan biaya tambahan untuk tindakan medis.
“Kalau masih ada yang membeli obat, membayar kantong darah, atau dikenakan biaya tambahan operasi, itu harus dilaporkan. Kita akan panggil pihak rumah sakit dan tenaga medis terkait. BPJS sudah menanggung, tidak boleh ada pungutan lain,” tegasnya.
Seluruh rumah sakit di Papua Barat, baik rumah sakit daerah maupun rumah sakit non-BPJS yang bekerja sama, telah memiliki PIC dan sistem kendali layanan, sehingga mekanisme klaim dan rujukan berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau memang harus dirujuk keluar daerah, anggarannya sudah kita siapkan,” pungkas dr. Alwan. (ALW/ON).
. Pelayanan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat secara langsung.){kind=link}