Orideknews.com, MANOKWARI – Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Pendeta Lukas Saroy, menyampaikan kritik dan penyesalan terhadap pelaksanaan wisata rohani ke Israel yang dinilai tidak mengakomodir seluruh unsur gereja di Provinsi Papua Barat.
Hal tersebut disampaikan Lukas Saroy saat mengonfirmasi kepada media terkait keberangkatan wisata rohani ke Israel yang difasilitasi oleh Persekutuan Gereja-Gereja Provinsi Papua Barat (PGGP Papua Barat).
Menurutnya, organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) tidak dilibatkan ataupun diakomodir sebagai salah satu peserta dalam kegiatan tersebut, meskipun GPDI merupakan bagian dari unsur gereja yang aktif dan memiliki kontribusi besar di Papua Barat.
“Kami sangat menyayangkan keberangkatan wisata rohani ke Israel ini, karena GPDI sama sekali tidak diakomodir sebagai peserta. Padahal kegiatan ini menggunakan dana outsource, yang seharusnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh unsur gereja,” ujar Lukas Saroy.
Ia menegaskan, GPDI memiliki peran dan kontribusi nyata, termasuk dalam proses politik daerah. Pada Pilkada sebelumnya, GPDI disebut ikut berkontribusi dalam mendukung pemilihan Gubernur Papua Barat dengan jumlah suara yang signifikan.
“GPDI turut berkontribusi sekitar 14.700 suara dalam mendukung pemilihan Gubernur Papua Barat. Namun sangat disayangkan, pada akhirnya GPDI tidak dimasukkan sebagai salah satu peserta dalam wisata rohani ke Israel,” katanya.
Sebagai Sekretaris Pokja Agama MRPB, Lukas Saroy menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian serius agar ke depan tidak menimbulkan kecemburuan serta rasa ketidakadilan di antara organisasi-organisasi gereja di Papua Barat.
Lebih lanjut, Lukas Saroy secara khusus memohon perhatian Gubernur Papua Barat selaku pengambil kebijakan dan keputusan, agar ke depan GPDI serta sejumlah denominasi gereja lain yang tidak diikutsertakan dalam wisata rohani ke Israel dapat memperoleh perhatian dan perlakuan yang adil dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Kami berharap ke depan ada perhatian khusus dari Gubernur Papua Barat, agar semua denominasi gereja, termasuk GPDI dan gereja-gereja lain yang belum terakomodir, dapat dilibatkan secara adil dalam setiap program pemerintah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Biro Kesra maupun Ketua PGGP Papua Barat yang dikonfirmasi belum memberikan respon. (ALW/ON).
 tidak dilibatkan ataupun diakomodir sebagai salah satu peserta dalam kegiatan tersebut, meskipun GPDI merupakan bagian dari unsur gereja yang aktif dan memiliki kontribusi besar di Papua Barat.){kind=link}