Orideknews.com, Manokwari – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat, Origenes Ijie, menyatakan Papua Barat memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, namun hingga kini belum dikelola secara optimal.
Menurutnya, sektor tersebut masih tertinggal dibanding sektor migas, kehutanan, dan industri, karena tidak didukung perangkat kelembagaan yang memadai di tingkat kabupaten.
“Hari ini kita hanya melihat potensi di sektor migas seperti LNG Tangguh, pabrik semen, dan kehutanan. Tetapi kita belum melirik sektor kelautan dan perikanan,” kata Ijie Kamis, (27/11/25).
Ijie menjelaskan, sudah terdapat Peraturan Gubernur Papua Barat mengenai pembentukan kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan, yang sebelumnya telah disusun oleh Pelaksana Tugas Kepala DKP. Namun, menurutnya, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kelautan dan perikanan masih sangat minim, padahal UPT merupakan instrumen penting untuk menggali potensi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Setelah kita bentuk UPT-UPT, barulah dilakukan rapat koordinasi antara OPD penghasil dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” ujarnya.
Ia menyebut tugas Bapenda adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi OPD penghasil yang memiliki objek pajak, karena sesungguhnya objek pajak berada pada OPD-OPD tersebut.
Ijie juga menyentil Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang tidak memuat target PAD untuk setiap OPD penghasil.
Kata mantan Kepala Biro Umum Setda ini, seharusnya Perda menetapkan target secara jelas kepada masing-masing OPD.
“Misalnya, di Pemprov Papua Barat ada 10 OPD penghasil. Maka DKP Papua Barat diberikan target dalam satu tahun anggaran harus mencapai Rp2 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, penetapan target ini penting untuk mendorong kinerja OPD. OPD yang mampu memenuhi atau melampaui target perlu diberikan reward, sementara yang gagal harus dievaluasi kinerjanya.
Lebih lanjut Ijie menjelaskan perlunya rapat teknis bersama Bapenda agar peningkatan potensi daerah dapat dibahas secara lebih komprehensif. Selain menetapkan target PAD, Bapenda juga harus berani menilai pencapaian setiap OPD pada akhir tahun, apakah mencapai target, tidak mencapai, atau bahkan melebihi target.
Namun, Ijie mengingatkan bahwa kebijakan pajak tidak boleh menambah beban masyarakat. “Pajak ini jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat. Mereka menyetor pajak karena kesadaran, jangan sampai pajak menjadi beban,” tutur Ijie. (ALW/ON).
 Provinsi Papua Barat, Origenes Ijie, menyatakan Papua Barat memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, namun hingga kini belum dikelola secara optimal.){kind=link}