Orideknews.com, Manokwari – Realisasi belanja modal di Papua Barat hingga triwulan berjalan tercatat masih rendah, baik pada APBD maupun APBN. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Moch Abdul Kobir, dalam keterangan pers di kantornya.
Menurut Kobir, realisasi belanja dana yang bersumber dari 8% anggaran tertentu telah dicairkan sesuai aturan dan nilai pagu yang berlaku. Namun penyerapannya baru mencapai 48,7%, sehingga masih menyisakan kekurangan yang cukup signifikan.
Sementara itu, belanja modal pada APBD baru terealisasi 21,31%, sedangkan dari APBN mencapai 42,3%. Kobir menjelaskan bahwa karakter belanja modal memang cenderung terealisasi di akhir tahun, tetapi ada sejumlah hambatan teknis maupun administratif yang membuat prosesnya lebih lambat dibanding belanja lainnya.
“Kendala utama belanja modal itu mulai dari keterlambatan data teknis, kesiapan lahan, hingga akses lokasi dan cuaca ekstrem terutama di musim hujan seperti sekarang. Selain itu, penyelesaian revisi DIPA dan proses pembukaan blokir anggaran juga membutuhkan waktu,” jelasnya.
Ia mengaku, adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dan penataan ulang beberapa unit kerja termasuk penyesuaian internal terkait nomenklatur organisasi turut membuat beberapa proses administrasi menjadi tertunda.
“Belanja modal biasanya naik di akhir tahun. Tetapi tahun ini ada tambahan tantangan akibat perubahan struktur OPD dan turunnya anggaran baru untuk penataan organisasi,” ujarnya. (ALW/ON)
