Orideknews.com, Manokwari, – Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat hingga 31 Oktober 2025 menunjukkan sejumlah capaian yang perlu terus didorong, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, serta program pengendalian inflasi.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Bernard Situmorang, dalam keterangan pers di kantornya, Selasa (25/11/25).
Bernard menjelaskan, belanja pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana pendidikan serta gedung perguruan tinggi mencapai Rp5,6 miliar atau 53,15 persen dari total pagu tahun 2025 sebesar Rp9 miliar. Proyek tersebut meliputi renovasi madrasah, pembangunan fasilitas pendidikan tinggi melalui skema SBSN, serta pekerjaan teknis bidang transportasi.
Pada sektor pengendalian inflasi, realisasi mencapai Rp116,66 miliar, atau 54,97 persen dari total pagu Rp190,9 miliar. Anggaran ini digunakan untuk layanan konektivitas antarpulau, layanan angkutan udara perintis, angkutan penyebaran barang kebutuhan pokok, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana. Termasuk di dalamnya penumbuhan perekonomian wilayah dan pelayanan transportasi udara.
“Melalui aplikasi MONA ABW, masyarakat bisa melihat data realisasi secara transparan dan detail,” ujar Bernard.
Kata Bernard sejumlah proyek infrastruktur strategis yang realisasinya masih rendah, di bawah 50 persen. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa capaian prioritas nasional yang didanai melalui skema CSD.
Secara keseluruhan, realisasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional (PAPU) mencapai 58,89 persen, atau Rp367 miliardari total pagu sebesar Rp623,65 miliar.
Salah satu proyek yang masih rendah progresnya adalah pembangunan gedung pendidikan tinggi. Untuk IPBN Sorong, realisasi baru mencapai Rp15,90 miliar dari pagu Rp36,71 miliar, atau 31,91 persen, dengan progres fisik sekitar 36 persen.
Sementara itu, pekerjaan pelapisan runway, taxiway, dan apron bandara baru terealisasi sekitar 61,03 persen secara nilai kontrak dan progres fisik.
Bernard menyatakan sejumlah kegiatan, terutama pada sektor pendidikan keagamaan seperti rehabilitasi dan renovasi madrasah, mengalami keterlambatan karena kontrak baru dimulai pada akhir Oktober 2025.
“Kendala utama di lapangan adalah faktor cuaca, lambatnya progres kontraktor, serta kepastian penggunaan dana akibat blokir anggaran,” jelasnya.
Sepanjang tahun berjalan, belanja perlindungan sosial di Papua Barat mencapai Rp368,92 miliar. Dana tersebut disalurkan untuk sejumlah program utama seperti BPNT Rp211,96 miliar untuk 371.000 KPM, PKH: Rp112 miliar untuk 148.000 KPM, YAPI Rp1,23 miliar untuk 1.768 KPM dan POS BSD: Rp43,43 miliar untuk 48.317 KPM.
Penyaluran seluruh bantuan sosial tersebut dilakukan secara terpusat melalui Bank Himbara di bawah koordinasi BPNT Jakarta.
Menurut Bernard adanya efisiensi anggaran di awal 2025, yang memberikan pengaruh signifikan pada lambatnya realisasi, terutama pada belanja modal dan belanja barang. Namun realisasi mulai meningkat sejak pembukaan blokir anggaran pada bulan Maret.
Data menunjukkan bahwa jumlah blokir anggaran perjalanan dinas di kementerian/lembaga pada Papua Barat mencapai Rp131,7 miliar, tersebar di lebih dari seribu kegiatan hingga Oktober 2025.
“Efisiensi ini mempengaruhi ritme penyerapan anggaran, namun setelah pembukaan profil anggaran pada Maret, tren realisasi kembali meningkat,” ujar Bernard. (ALW/ON).
