Orideknews.com, MANOKWARI — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Moch Abdul Kobir, memaparkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan regional Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Selasa, (25/11/25).
Dalam paparan Abdul Kobir, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan yang beragam, dengan tantangan utama pada perlambatan ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan nelayan.
Kobir menjelaskan, pada kuartal III 2025, ekonomi Papua Barat mengalami kontraksi minus 0,13 persen. Sementara itu, Papua Barat Daya (PBD) mencatat pertumbuhan positif 4,03 persen, meski masih berada di bawah capaian nasional.
“Angka ini menunjukkan masih adanya tekanan struktural pada perekonomian Papua Barat, sementara Papua Barat Daya tumbuh tetapi belum mampu melampaui rata-rata nasional,” ujarnya.
Inflasi Oktober 2025 menunjukkan adanya peningkatan permintaan masyarakat di kedua provinsi, Nasional: 2,86 persen, Papua Barat Daya: 1,36 persen dan Papua Barat: 1,42 persen.
“Inflasi yang meningkat ini menjadi indikator bahwa kegiatan ekonomi masyarakat mulai bergerak,” kata Kobir.
Nilai Tukar Petani (NTP) di Papua Barat dan PBD berada di atas angka 100, menandakan pendapatan petani relatif membaik. Papua Barat Daya: 103,84 Papua Barat: 100,83
Namun keduanya masih jauh tertinggal dari angka nasional 144,33.
“Walaupun sudah di atas 100, gap dengan nasional masih sangat besar. Ini menunjukkan masih rendahnya daya beli petani kita,” jelasnya.
Ia juga menyatakan, kemiskinan merupakan pekerjaan rumah terbesar di Papua Barat, dimana secara Nasional 8,47 persen, sementara Papua Barat 20,66 persen dan Papua Barat Daya 17,95 persen.
“Target kemiskinan Papua Barat dalam RIPPP tahun 2024 adalah 19,03 persen. Realisasi 2025 ini berada di atas target, sehingga upaya penanggulangan harus diperkuat,” ucap Kobir.
Gini rasio menunjukkan secara Nasional 0,375, Papua Barat 0,374 dan Papua Barat Daya 0,363.
“Ketimpangan di Papua Barat sedikit membaik, sedangkan di Papua Barat Daya sedikit meningkat. Meski begitu, nilainya masih lebih baik dibanding nasional,” katanya.
Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kedua provinsi masih berada di bawah angka 100, Papua Barat 98,25 dan Papua Barat Daya 96,02.
“Artinya nelayan masih mengalami defisit pendapatan karena nilai produksi lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan. Secara nasional NTN sudah mencapai 104,21, ini kontras sekali,” ungkapnya.
Indeks Pembangunan Manusia di kedua provinsi mencatat tren positif dan sudah melampaui target provinsi dalam RIPPP. Papua Barat Daya bahkan naik kategori dari “sedang” menjadi “tinggi”.
“Ini capaian penting meski tantangan di bidang pendidikan dan pengangguran tetap harus dicermati,” terang Kobir.
Data Agustus 2025 menunjukkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Papua Barat, melampaui target provinsi dan nasional.
Namun Papua Barat Daya masih belum mencapai target.
“Target TPT kita di 2024 adalah 4,24–4,95 persen. Papua Barat berhasil menurunkannya, sementara PBD perlu kerja lebih keras,” ujarnya.
Kondisi neraca perdagangan regional Papua Barat masih mencatatkan surplus sepanjang Januari–Oktober 2025, meski turun 17,8 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.
“Surplus tetap terjadi, namun kontraksi cukup tajam. Ini harus menjadi perhatian terutama karena pengaruh ketidakpastian global,” jelasnya. (ALW/ON).
 Papua Barat, Moch Abdul Kobir, memaparkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan regional Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Selasa, (25/11/25).){kind=link}