Orideknews.com, MANOKWARI – Kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI ke Papua Barat mendapatkan sorotan Sekjen MPR For Papua, Dr. Filep Wamafma.
Ia menilai kunjungan tersebut dikhawatirkan hanya bersifat seremonial atau sekadar “potret”, tanpa menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Hal ini mencuat saat diskusi refleksi kunjungan Wakil Presiden RI di Manokwari, Papua Barat dan refleksi 25 tahun Otsus Papua, ketua komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma bersama belasan wartawan di Manokwari, Minggu, (9/11/25).
Menurut senator Papua Barat ini, kegiatan tersebut hanya menampilkan sisi formal tanpa melihat kenyataan sesungguhnya di lapangan.
Padahal, di wilayah pesisir utara (Pantura) Papua Barat, masih terdapat sekolah yang hanya memiliki satu hingga dua guru, dengan fasilitas belajar yang sangat terbatas dan sistem pengajaran yang belum sesuai kurikulum.
“Wapres seharusnya tidak hanya melihat dari sisi seremonial. Datanglah untuk memahami persoalan dasar pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, dan sarana prasarana yang jauh dari layak,” ujar Filep.
Selain pendidikan, pihaknya juga berharap kehadiran Wapres membawa arah kebijakan yang lebih strategis.
Pertama, Wapres diharapkan menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Papua yang menjadi tanggung jawab Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Dokumen tersebut penting untuk dibuka kepada publik, agar masyarakat termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, pemuda, dan akademisi bisa memberikan masukan terhadap program-program pembangunan jangka panjang.
“Rencana itu harus jelas, terukur, dan dituangkan dalam dokumen serta anggaran negara, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Kedua, perhatian serius diminta terhadap penyelesaian konflik dan nasib pengungsi di wilayah Papua Barat. Wapres diminta mendengarkan langsung laporan Kapolda, Pangdam, dan BIN terkait kondisi warga sipil yang terdampak kontak senjata.
Langkah nyata seperti penyaluran bantuan kemanusiaan melalui Kementerian Sosial atau Palang Merah dinilai lebih penting daripada seremoni.
Ketiga, isu pengangguran anak muda Papua juga menjadi sorotan. Pemerintah pusat diminta menegaskan kebijakan agar perusahaan asing yang beroperasi di Papua Barat wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal, didukung dengan pelatihan keterampilan dari pemerintah.
Terakhir, kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan di Papua perlu menjadi prioritas utama BP3OKP dan Wapres.
Saat ini, Papua masih berada pada posisi tertinggi angka kemiskinan nasional, dengan indeks ekonomi yang tertinggal jauh.
“Dalam lima tahun ke depan, harus ada desain kebijakan konkret untuk meningkatkan indeks hidup dan ekonomi masyarakat Papua,” ucapnya.
Meski demikian, dirinya tetap mengapresiasi langkah Wapres yang datang dan memberi semangat kepada anak-anak sekolah. Sikap itu dinilai bisa menjadi contoh bagi para kepala daerah agar lebih sering turun langsung ke lapangan, mengunjungi sekolah, dan memberikan motivasi kepada generasi muda. (ALW/ON).
.){kind=link}