Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson F. Waprak, menyatakan bahwa arah pembangunan di Tanah Papua harus berpihak kepada masyarakat adat dan berakar pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam kehidupan orang asli Papua (OAP).
Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi IX DPR RI, Pemerintah Provinsi Papua Barat, unsur Forkopimda, dan tokoh-tokoh adat di Manokwari. Pertemuan tersebut menjadi wadah penting untuk membahas berbagai persoalan pembangunan dan kebijakan nasional yang berimplikasi langsung terhadap masyarakat di Papua Barat.
Judson mengatakan, pembangunan di Papua tidak boleh semata-mata diukur dari kemajuan infrastruktur atau fisik belaka, tetapi juga dari seberapa jauh pembangunan itu mampu menyentuh hati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
“Pembangunan di Papua tidak cukup hanya dilihat dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh hati dan kesejahteraan masyarakat adat,” ungkapnya.
Menurut Judson, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi sosial yang kokoh bagi keberlangsungan hidup masyarakat Papua. Karena itu, pembangunan yang mengabaikan aspek budaya dikhawatirkan akan menimbulkan ketimpangan sosial dan kehilangan jati diri orang Papua.
Ia juga mengingatkan sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua Barat.
“Kami di MRP akan terus mengawal kepentingan daerah bersama pemerintah provinsi dan seluruh perangkat daerah. Setiap kebijakan pembangunan harus berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat adat,” ujar Judson.
Lebih lanjut, Judson berharap agar Komisi DPR RI dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh Gubernur Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, para bupati, Kapolda, Pangdam, dan lembaga kultural lainnya. Semua pihak diharapkan dapat duduk bersama untuk membangun Papua dengan semangat kolaborasi dan keadilan.
Selain itu, Judson juga menyoroti bahwa dalam konteks otonomi khusus, keberadaan MRP bukanlah lembaga simbolik, tetapi lembaga konstitusional yang memiliki mandat jelas untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua. Oleh karena itu, MRP terus berkomitmen memastikan setiap program pembangunan di Papua Barat berpihak pada masyarakat adat.
Ia menegaskan, pembangunan yang berakar pada budaya akan melahirkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan Papua. Dengan demikian, masyarakat adat tidak lagi menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam pembangunan di tanahnya sendiri.
“Kita ingin pembangunan yang tidak hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun manusia Papua yang berkarakter, berdaya saing, dan tetap berpegang pada nilai-nilai budayanya,” katanya. (ALW/ON).
, Judson F. Waprak, menyatakan bahwa arah pembangunan di Tanah Papua harus berpihak kepada masyarakat adat dan berakar pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam kehidupan orang asli Papua (OAP).){kind=link}