Orideknews.com, Manokwari, — Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Ferdinand Pihwi, memastikan proses administrasi terkait sertifikat aset milik lembaga tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelesaian.
Menurut Ferdinand, pembayaran atas aset tersebut telah dilakukan sepenuhnya, namun proses pengalihan sertifikat membutuhkan waktu karena harus menyesuaikan dengan ketentuan dan regulasi pertanahan yang berlaku.
Ia menjelaskan, belum lama ini dirinya mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manokwari untuk memastikan status tanah kantor MRP Papua Barat yang berlokasi di Arfay, di kompleks Gedung Keuangan Negara.
“Sertifikatnya memang belum balik nama dan masih atas nama pribadi. Namun, informasi dari beberapa rekan yang saya hubungi menyebutkan bahwa pembayarannya sudah dilakukan dan dinyatakan lunas,” ujar Ferdinand di Manokwari Senin, (27/10/25).
Ferdinand mengaku, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengambil sertifikat tersebut dari Biro Pemerintahan untuk kemudian diurus proses balik nama atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Kami akan segera ke Biro Pemerintahan untuk mengambil sertifikatnya. Setelah itu, kami urus balik nama agar tercatat resmi atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya MRP Papua Barat untuk memastikan seluruh aset lembaga memiliki legalitas yang sah dan tercatat secara administrasi di bawah Pemerintah Provinsi.
“Proses ini penting agar kepemilikan aset MRP Papua Barat diakui secara hukum dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Ferdinand. (ALW/ON).
 Provinsi Papua Barat, Ferdinand Pihwi, memastikan proses administrasi terkait sertifikat aset milik lembaga tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelesaian.){kind=link}