Orideknews.com, Manokwari – Bank Rakyat Indonesia (BRI) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp313,72 miliar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2025. Target ini disalurkan melalui tiga kantor cabang BRI, yakni Manokwari, Teluk Bintuni, dan Fakfak.
Kepala Cabang BRI Manokwari, Pradipta Dodi Nugroho, menyampaikan bahwa hingga 17 Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp147,77 miliar kepada 2.842 debitur.
“Capaian ini masih di bawah target, namun kami terus berupaya mempercepat penyaluran hingga akhir tahun,” ujar Pradipta di Manokwari, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, peluncuran program Papua Barat Produktif oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan dampak positif terhadap percepatan penyaluran KUR. Program ini dinilai mampu mendorong geliat ekonomi daerah melalui penguatan pelaku usaha lokal.
Meski demikian, Pradipta mengakui masih ada sejumlah kendala dalam proses penyaluran kredit. Salah satunya adalah minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap syarat administrasi dan tata kelola usaha.
“Sebagian pelaku usaha belum memahami administrasi pengajuan KUR, ada juga yang memiliki riwayat kredit macet, bahkan ada yang masih takut mengajukan pinjaman ke bank,” jelasnya.
Ia menyebutkan, perubahan regulasi dan skema penyaluran KUR sesuai Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi penyaluran. Aturan baru tersebut memperketat ketentuan penerima KUR sehingga tidak semua pelaku UMKM bisa langsung mengaksesnya.
“Skema baru ini cukup ketat, sementara di sisi lain, banyak pelaku usaha beralih ke pinjaman online karena prosesnya cepat, meski berisiko tinggi,” ungkapnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran KUR oleh BRI di Papua Barat pada periode Januari–Mei 2025 mencapai Rp129,93 miliar dengan 1.973 debitur. Angka ini menurun sekitar 19,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Pradipta berharap, dengan adanya kolaborasi antara BRI dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, hambatan administratif dapat diatasi, sehingga target penyaluran KUR dapat tercapai.
“Harapannya, sinergi dengan pemerintah bisa membantu UMKM memahami syarat dan pengelolaan usaha, agar akses pembiayaan lebih mudah dan produktif,” pungkasnya. (ALW/ON).




