Orideknews.com, Merauke – Upaya pemerataan ketahanan dan swasembada pangan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua Selatan, terus digencarkan melalui Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke. Program yang masuk dalam Asta Cita Presiden ini telah dimulai sejak 2024 dengan target pengembangan lahan pertanian hingga 1 juta hektare.

Program Food Estate Merauke mencakup seluruh tahapan pertanian, mulai dari pembukaan lahan, pengolahan, hingga produksi hasil pertanian. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, ratusan alat dan mesin pertanian didatangkan ke Merauke. Guna mempermudah pengoperasiannya, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menyalurkan langsung Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan harga terjangkau bagi petani, bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat.
“Supaya BBM bersubsidi ini benar-benar membantu masyarakat khususnya petani, kami menggunakan data rekomendasi dan barcode Xstar yang dikeluarkan Dinas Pertanian. Dengan barcode tersebut, kami bisa lebih cepat memastikan siapa saja petani yang membutuhkan BBM untuk mendukung Food Estate Merauke,” ujar Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo.
Pertamina telah menyiapkan 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk melayani kebutuhan petani di lahan awal seluas 60 ribu hektare. Seiring percepatan pengolahan lahan, target tambahan 5–6 ribu hektare juga dicanangkan. Untuk mengimbanginya, Pertamina tengah mengkaji penambahan tiga SPBU khusus pelayanan BBM bersubsidi bagi petani.
“Kami diberi amanah menyalurkan BBM bersubsidi dengan harga terjangkau agar petani lebih mudah menjalankan usaha pertaniannya. Dengan dukungan Dinas Pertanian dan SPBU khusus, kami berharap tidak ada lagi kendala penyaluran BBM bersubsidi di Merauke,” tambah Awan.
Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari yang juga penanggung jawab program swasembada pangan Papua Selatan, Dr. Oeng Anwarudin, menjelaskan bahwa sistem Xstar yang dikembangkan BPH Migas menjadi instrumen penting dalam distribusi BBM subsidi.
“Semua pelayanan sudah berbasis aplikasi. Surat rekomendasi yang diterbitkan OPD telah dilengkapi barcode, sehingga bisa dipindai di SPBU untuk verifikasi sekaligus menunjukkan kuota yang dapat dibeli. Dengan sistem ini, distribusi BBM bersubsidi menjadi lebih transparan sekaligus menjaga ketersediaannya,” jelas Oeng. (***/ALW/ON).


