Orideknews.com, Manokwari — Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengupayakan penanganan persoalan ketersediaan obat kusta di Provinsi Papua Barat melalui kewenangannya sebagai Senator Papua Barat dan telah mendapat respons dari Menteri Kesehatan RI.
Filep menyebut, setelah mencuatnya persoalan kasus dan stok obat kusta, banyak tenaga kesehatan (nakes) dari sejumlah Puskesmas di Papua Barat menyampaikan aspirasi kepadanya. Mereka menilai perhatian pemerintah terhadap program penanggulangan kusta masih sangat minim.
“Para nakes minta jangan hanya fokus pada obat, tetapi juga pendanaan program penanggulangan. Di APBN dan APBD sepertinya sangat minim, bahkan di APBD sepertinya tidak ada,” ujar Filep, Kamis, (18/9/25).
Menurutnya, anggaran dari APBN ke Dinas Kesehatan juga hampir tidak ada, sehingga selama ini hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Namun, serapan dana BOK untuk program kusta di Papua Barat disebut masih nihil.
Filep juga menyoroti minimnya pelatihan tentang kusta bagi petugas kesehatan di tingkat bawah, sehingga banyak di antara mereka yang belum memahami penanganannya.
“Biaya pelatihan tidak ada, dan setiap kali ganti pejabat, ganti pula orang dan programnya. Ini juga menjadi persoalan yang menghambat jalannya program,” tegasnya.
Seorang tenaga kesehatan di salah satu Puskesmas di Papua Barat mengakui bahwa stok obat kusta benar-benar kosong dalam beberapa waktu terakhir.
“Stok obat memang tidak ada, dan banyak pasien akhirnya putus obat. Kekosongan ini sudah terjadi lama, hampir setahun,” ungkapnya.
Menurut tenaga kesehatan tersebut, tidak ada obat lain yang bisa menggantikan regimen khusus kusta yang disediakan pemerintah pusat. Namun, setiap kali petugas penanggung jawab program kusta datang ke Dinas Kesehatan kabupaten untuk meminta obat, selalu mendapat jawaban bahwa stok kosong.
Filep mengingatkan, kondisi ini sangat berbahaya karena pasien yang putus pengobatan berpotensi menularkan penyakit dan meningkatkan jumlah kasus, bahkan bisa memicu wabah kusta baru di Papua Barat.
“Pertanyaannya, bagaimana dengan pasien? Kalau tidak selesai pengobatan atau putus obat, maka kasus akan terus bertambah,” pungkasnya.
Filep berjanji akan terus mengawal persoalan kusta di Papua Barat melalui aspek fasilitas obat hingga pelatihan.
“Ini persoalan serius apalagi disisi penganggaran sebagai wakil daerah di pusat tentunya saya akan dorong terus ke Kemenkes agar ada dukungan anggaran APBN. Di daerah, hal ini akan menjadi catatan ke Gubernur Papua Barat sehingga ada dukungan dana,” tambah Filep. (ALW/ON).
. Namun, serapan dana BOK untuk program kusta di Papua Barat disebut masih nihil.){kind=link}