Orideknews.com, MANOKWARI – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Papua Barat Tahun Anggaran 2024 kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Predikat ini mengulang capaian tahun sebelumnya dan menjadi sorotan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Dalam apel Jum’at pekan lalu, Gubernur Mandacan menyebut capaian tersebut justru menunjukkan penurunan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Biasanya orang naik kelas, kita malah turun kelas. Dari kelas VI kita turun ke kelas V. Dalam sejarah pendidikan tidak ada turun kelas, adanya hanya tinggal kelas. Tapi kita di Papua Barat ini malah turun kelas,” ujarnya dengan nada kecewa.
Mandacan menegaskan, capaian opini WDP merupakan kemunduran dibanding masa kepemimpinan sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa sejak era almarhum Gubernur Abraham O. Atururi (2016–2017) hingga periode pertamanya DoaMu sebagai gubernur, Papua Barat konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 5 tahun berturut-turut.
“Masuk periode penjabat, kita turun kelas. Tahun 2023 WDP, dan 2024 meski kerja maksimal, tetap WDP. Kalau ada temuan dari BPK Perwakilan Papua Barat, seharusnya kita segera proaktif menindaklanjuti,” tegasnya.
Mandacan juga menyinggung adanya intervensi politik yang ikut melemahkan birokrasi dan menghambat akuntabilitas keuangan daerah.
“Politik masuk, berkuasa, dan mengintervensi birokrasi pemerintahan Papua Barat. Akhirnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan semua,” tambahnya.
BPK dalam laporannya mencatat sejumlah temuan penting, antara lain belanja senilai Rp12,3 miliar tanpa bukti valid, kelebihan pembayaran Rp9,7 miliar, serta saldo permasalahan tahun sebelumnya sebesar Rp7,4 miliar yang belum ditindaklanjuti.
Selain itu, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp4,49 triliun (90,72%) dengan belanja Rp4,72 triliun (93,75%). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 hanya Rp133,9 miliar, turun drastis 64,6% dibanding tahun sebelumnya. Aset daerah juga menurun 10,56%, sementara kewajiban tercatat turun 24,97%. (ALW/ON).
 Papua Barat Tahun Anggaran 2024 kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Predikat ini mengulang capaian tahun sebelumnya dan menjadi sorotan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.Dalam apel Jum'at pekan lalu, Gubernur Mandacan menyebut capaian tersebut justru menunjukkan penurunan kualitas pengelolaan keuangan daerah.){kind=link}