Bekasi – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan saat meninjau Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 843/PYV Cibitung, Bekasi, bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Kesehatan, Rabu (20/8/2025).
Menurut Amran, hilirisasi memiliki potensi besar menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru dalam tiga tahun ke depan serta meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP). Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, ia menekankan pentingnya keterlibatan TNI dengan disiplin yang sudah teruji.
“Hilirisasi bisa mempekerjakan 1,6 juta orang. Untuk itu, kami butuh kedisiplinan TNI, karena menentukan produksi itu butuh disiplin. TNI sudah terbukti menjadi motor percepatan swasembada pangan sebelumnya,” ujar Amran.
Ia menambahkan, hilirisasi tidak hanya mencakup pangan pokok, tetapi juga komoditas perkebunan strategis seperti kelapa, kopi, kakao, pala, hingga mente. Potensi ekspor dari komoditas ini dinilai mampu menopang devisa negara dalam jumlah besar.
“Contoh kelapa, luasnya sudah 2,8 juta hektare. Jika dihilirisasi, ekspor bisa bernilai hingga Rp400 triliun. Industri ini sudah ditunggu pasar global, khususnya Tiongkok dan India. Karena itu butuh pengawasan ketat agar tidak ada kebocoran dan bibit palsu,” jelasnya.
Amran optimistis, dengan disiplin TNI, pengawasan ketat, dan dukungan lintas sektor, Indonesia mampu menghentikan impor, memperbesar ekspor, dan mewujudkan kemandirian pangan serta hilirisasi perkebunan.
“Keunggulan kita adalah negara agraris dengan iklim tropis sepanjang tahun. Dengan arahan Presiden untuk hilirisasi, ini langkah tepat menuju bangsa mandiri pangan dan perkebunan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan merupakan strategi penting untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan gizi masyarakat.
“Batalion ini pada dasarnya batalion infanteri, tetapi dipersiapkan dengan peran tambahan untuk mendukung pembangunan nasional. Model ini akan diterapkan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya bersama pemerintah mewujudkan kemandirian pangan dan energi bangsa,” ujar Sjafrie.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya berbicara soal kekuatan militer, tetapi juga kemampuan bangsa menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.
Dengan ketahanan pangan yang kuat, Indonesia diyakini akan semakin berdaulat dan disegani di kancah global. (RR/ON)