Orideknews.com, Manokwari, – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menyoroti serius problematika tenaga kerja di BP LNG Tangguh Bintuni.
Ia menegaskan, sebagai operator penghasil gas terbesar di Indonesia, BP wajib memprioritaskan peluang kerja dan pengembangan karier bagi masyarakat lokal Papua.
Filep menyayangkan rekrutmen teknisi/operator LNG Tangguh yang dikeluhkan para pekerja Papua karena dianggap tidak memberikan ruang yang adil. Bahkan, Serikat Pekerja LNG Tangguh (SPLT) telah mengajukan peninjauan ulang syarat dan mekanisme rekrutmen, namun hingga kini tidak mendapat respons, sementara proses tetap berjalan.
“Kami menerima keluhan dan kekecewaan pekerja asal Papua karena rekrutmen yang berlangsung tidak memberi peluang bagi orang Papua. Padahal, BP telah menargetkan 85% tenaga kerja Papua pada 2029 sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL. Komitmen pengembangan talenta Papua sudah sering disampaikan, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan. Maka, jangan sampai yang terjadi saat ini menyimpang dari komitmen itu. Ini harus kita kawal,” tegas Filep, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, masalah tenaga kerja Papua muncul akibat pengabaian terhadap laporan Tim Penasehat Independen Tangguh (TIAP) sejak 2020. Laporan tersebut menekankan pentingnya keberlanjutan program pemagangan, peningkatan output sesuai kebutuhan SDM, serta dorongan agar tenaga kerja Papua menduduki posisi manajer senior.
“TIAP menekankan bahwa hal ini harus menjadi budaya dalam korporasi, dengan adanya mentoring senior baik Papua maupun non-Papua. BP sendiri dalam responsnya waktu itu menyetujui. Tapi kenyataan saat ini justru berbeda,” ujar Filep.
Senator yang dikenal dengan julukan Pace Jas Merah itu juga mengingatkan kesanggupan BP melanjutkan program Challenger yang membuka peluang orang Papua masuk hingga level manajemen senior. Ia menekankan, rekam jejak dokumen respons BP terhadap TIAP jelas menyebutkan perluasan peluang kerja bagi masyarakat Papua, apalagi proyek Tangguh merupakan proyek strategis nasional.
“Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Februari 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Papua Barat 4,21% dan Papua Barat Daya 6,61%—tertinggi di Indonesia timur. Ini sangat ironis, mengingat tanah Papua kaya SDA dan hasilnya telah dikelola puluhan tahun,” tegas Filep.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI, Filep memastikan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Ia juga mendorong SKK Migas melakukan evaluasi dan pengawasan atas masalah tenaga kerja di sektor hulu migas.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan pekerja, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional Mei lalu, yang menjanjikan sistem ketenagakerjaan berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.
“Pidato Presiden Prabowo menegaskan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional agar kondisi pekerja bisa dilaporkan langsung kepada presiden. Semangat ini harus juga didengar pihak korporasi pengelola SDA di daerah. Masalah di BP Tangguh Bintuni jelas akan kita kawal agar segera ditindaklanjuti,” pungkas Filep. (ALW/ON).
