Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang kompromi bagi mafia pangan maupun pelaku korupsi yang selama ini menghambat kedaulatan pangan nasional.
“Kita harus kerja keras. Kami mohon dukungan semua pihak. Kami sedang membenahi Kementan, dan hasilnya sudah terlihat. Reformasi birokrasi meningkat tajam, predikat WTP kembali diraih, dan capaian indikator antikorupsi makin baik. Bahkan, kami diminta memberi testimoni oleh KPK,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).
Amran menjelaskan, Kementerian Pertanian tengah menata rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir, termasuk dalam distribusi pupuk dan sarana produksi. Salah satu kasus besar yang ditindak adalah peredaran lima jenis pupuk palsu di Jawa Tengah dengan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional. Kasus tersebut kini telah diserahkan ke Kejaksaan dan Kepolisian.
Selain itu, sebanyak 20 mafia minyak goreng juga sudah diserahkan ke penegak hukum. Terbaru, investigasi gabungan mengungkap praktik pengoplosan beras oleh 212 merek. Modus tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp99 triliun.
“Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Terkait mafia beras, Amran mengatakan pemerintah telah bersurat resmi kepada Jaksa Agung, Kapolri, dan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
“Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara superpower dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak praktik curang itu terhadap masyarakat kecil. Menurutnya, pengoplosan membuat harga beras medium dijual setara premium dengan selisih hingga Rp3.000 per kilogram.
“Kalau beras naik Rp3.000 per kilogram, apa tidak kasihan dengan saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan? Kalau beras dioplos lalu dijual lebih mahal, itu tidak beradab. Kita tidak bisa diam,” kata Amran.
Sebagai langkah perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras sepanjang Juli, serta menyiapkan 1,3 juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Stok beras kita sangat cukup, mencapai 4,2 juta ton. Tidak perlu khawatir. Dalam waktu dekat, harga beras dipastikan akan turun,” pungkasnya. (RR/ON)
 Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang kompromi bagi mafia pangan maupun pelaku korupsi yang selama ini menghambat kedaulatan pangan nasional.){kind=link}