Orideknews.com, MANOKWARI, — Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menginisiasi Rapat Koordinasi Regional Pengadaan Barang/Jasa se-Tanah Papua, yang resmi dibuka Rabu (25/6/2025) di Kota Manokwari.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mewakili Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari, 25–26 Juni 2025 ini, bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat tata kelola pengadaan, serta meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah Papua.
Dalam sambutannya, Sekda Ali Baham Temongmere menyampaikan, pengadaan barang/jasa merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan koperasi.
“Pengadaan adalah jembatan antara perencanaan dan pencapaian hasil pembangunan. Ia memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menyebut hasil evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 oleh KPK menunjukkan bahwa indeks pencegahan korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa di Tanah Papua masih jauh dari harapan. Karena itu, tahun 2025 ditargetkan terjadi peningkatan signifikan.
“Kami berharap indeks pencegahan korupsi daerah di Tanah Papua pada area pengadaan barang/jasa bisa mencapai nilai minimal 70,” kata Ali Baham.
Rapat ini, lanjutnya, diharapkan menjadi momentum menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar daerah serta lembaga dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan.
“Para peserta dari luar Manokwari diharapkan membawa pulang pengetahuan yang cukup dan dapat mengimplementasikan praktik pengadaan yang lebih baik di daerah masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., menyampaikan harapannya agar forum ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengadaan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap komunikasi yang baik ini terus dilakukan. LKPP akan selalu mendukung agar proses pengadaan di seluruh Tanah Papua dapat berjalan secara prosedural, cepat, tepat, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat serta bangsa dan negara,” ujar Hendrar Prihadi.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak strategis, baik secara luring maupun daring, antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat,
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Deputi dan Direktur LKPP, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perwakilan gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua, Pimpinan perangkat daerah Papua Barat, Narasumber dari LKPP, KPK, dan Kementerian Dalam Negeri, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Tanah Papua, Peserta Rakor dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Tanah Papua. ()