Orideknews.com, MANOKWARI, — Sejumlah legislator nasional dari DPR dan DPD RI menggelar dialog terbuka bersama aktivis dan warga Manokwari di Hotel Aston Niu, Sabtu (14/6/25). Hadir dalam pertemuan ini Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibuy dan Cheroline C. Makalew, serta Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma.
Diskusi tersebut membahas beragam isu krusial di Tanah Papua, mulai dari investasi migas, konflik di pegunungan tengah, penolakan masyarakat terhadap Blok Wabu, hingga masih timpangnya akses listrik di sejumlah wilayah.
Salah satu topik penting yang mencuat dalam pertemuan adalah pembentukan forum MPR for Papua. Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan respons terhadap situasi keamanan yang memburuk di wilayah seperti Nduga dan Intan Jaya.
“MPR for Papua hadir sebagai respons atas kondisi terkini di wilayah pegunungan. Kami telah menyampaikan persoalan ini langsung kepada Presiden Prabowo,” ujar Filep.
Sementara itu, Alfons Manibuy menyambut baik berbagai kritik dari aktivis, terutama yang menyoroti dampak lingkungan dari investasi seperti di Raja Ampat dan Blok Wabu, Papua Pegunungan. Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan pembangunan agar tidak mengorbankan masyarakat lokal.
“Kami akan menyuarakan keluhan masyarakat. Tapi kami juga harus memahami kebijakan pemerintah dalam konteks pembangunan nasional,” kata Alfons, yang juga mantan Bupati Teluk Bintuni.
Ia menambahkan, DPR RI masih dalam masa reses, sehingga komunikasi formal dengan Presiden dan para menteri belum dapat dilakukan. Meski begitu, Manibuy menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban akibat konflik bersenjata di daerah seperti Intan Jaya.
Terkait masalah listrik, Alfons menyebut pihaknya telah memanggil General Manager PLN Papua dan perwakilan Badan Pengatur (BP) Migas untuk membahas penyediaan listrik di wilayah seperti Bintuni.
“Kami akan terus perjuangkan pemerataan listrik di Tanah Papua,” tegasnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Cheroline Makalew, menambahkan bahwa dirinya terus menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, meski berasal dari daerah pemilihan yang berbeda.
Dalam kunjungan reses ke lima kabupaten di Papua Barat, Cheroline mendapati masih banyak kampung yang belum menikmati layanan listrik. Ia meminta pemerintah daerah segera melengkapi data desa dan distrik yang belum tersambung listrik agar bisa segera ditindaklanjuti oleh PLN.
“Kami harap semua kampung di Papua Barat bisa segera mendapatkan akses listrik. Ini kerja yang butuh waktu dan dukungan masyarakat,” jelasnya.
Ia menyebut persoalan listrik di Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PLN, dan beberapa sudah mendapat respons.
“Puji Tuhan, saat RDP dengan Direktur PLN, beberapa persoalan di kampung-kampung sudah mendapat respons, khususnya di Teluk Wondama,” tutup Cheroline. (ALW/ON).