Oleh: Oriegenes Nauw
Raja Ampat telah lama dikenal dunia sebagai “surga kecil di planet bumi”. Gugusan pulau yang eksotis, keanekaragaman hayati laut yang tak tertandingi, dan keindahan alam yang murni menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi pariwisata kelas dunia. Namun, di balik keindahan itu, kini mengintai ancaman serius: ekspansi usaha pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan menggerus potensi pariwisata jangka panjang.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas: melarang seluruh bentuk usaha pertambangan di wilayah Raja Ampat. Sebagai gantinya, fokus kebijakan pembangunan harus diarahkan pada penguatan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah dan sumber devisa negara.
Untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dan profesional, diperlukan pembentukan Badan Otorita Pariwisata Raja Ampat sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Gagasan ini selaras dengan visi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Burdam, yang ingin menjadikan Raja Ampat sebagai kawasan pariwisata unggulan nasional.
Sebagai acuan, Badan Otorita Batam telah menunjukkan efektivitas struktur semacam ini dalam pengelolaan kawasan industri manufaktur. Dengan pendekatan serupa, otorita pariwisata Raja Ampat akan memiliki kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang, menarik investasi, serta mengelola konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat secara terpadu.
Agar percepatan pembangunan dapat terwujud, Raja Ampat harus ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pariwisata, setara dengan Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), dan Danau Toba (Sumut). Dengan status PSN, berbagai kemudahan perizinan, alokasi anggaran, serta jaminan infrastruktur dapat diberikan oleh pemerintah pusat.
Mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Raja Ampat dan Papua Barat Daya semata, bahkan dengan bantuan LSM dalam dan luar negeri, tidak akan cukup untuk membangun destinasi pariwisata sekelas dunia. Diperlukan dukungan politik, fiskal, dan kebijakan dari pusat untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan ini secara signifikan.
Kawasan hutan yang telah terlanjur rusak akibat eksploitasi pertambangan khususnya untuk komoditas seperti nikel harus segera direhabilitasi melalui program reboisasi. Ini penting bukan hanya untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan, tetapi juga untuk menjaga daya tarik pariwisata alam Raja Ampat yang sangat bergantung pada kelestarian lingkungan.
Moratorium terhadap aktivitas tambang baru harus diberlakukan, dan kawasan lindung harus diperluas serta ditegakkan secara ketat. Tanpa lingkungan yang lestari, mustahil membangun industri pariwisata berkelanjutan. ***
