Orideknews.com, Manokwari – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyoroti pentingnya percepatan pembangunan dan optimalisasi layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, khususnya di Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Ia menyarankan agar, sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen seperti puskesmas, pihak rumah sakit atau Dinas Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan keliling secara berkala ke daerah-daerah terpencil.
“Minimal seminggu atau sebulan sekali harus ada kunjungan pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Dekatkan layanan ke masyarakat sambil menunggu jika ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membangun suatu puskesmas,” ujar Filep di Manokwari, Selasa, (3/6/25).
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa mempertimbangkan aspek operasional.
“Kami harap jangan sampai banyak puskesmas dibangun tapi tidak beroperasi maksimal karena kekurangan tenaga medis atau obat-obatan. Percuma, uangnya mubazir jika tidak bisa digunakan secara optimal,” tegasnya.
Pernyataan Filep ini menanggapi keluhan yang disampaikan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) asal Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, yang mempertanyakan lambannya pembangunan Puskesmas di Distrik Moskona Barat. Hingga tahun 2025, wilayah tersebut belum memiliki fasilitas kesehatan permanen, meskipun penganggaran telah dimulai sejak 2020.
Eduard mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 telah dianggarkan pembangunan fondasi, namun tidak berlanjut ke tahap pembangunan gedung. Bahkan, pada 2021 anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sementara itu, pada 2022 hanya dibangun talud di lokasi tersebut.
“Tahun 2024 kami kembali bertanya, dan dijanjikan pembangunannya akan dilakukan di 2025. Tapi hingga kini belum ada kejelasan,” ungkap Eduard.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik.
“Di distrik lain sudah memiliki puskesmas. Mengapa Moskona Barat belum? Kami hanya ingin keadilan pembangunan. Warga di distrik ini juga berhak mendapat layanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Eduard memastikan pihaknya di MRPB akan terus mengawal rencana pembangunan ini dan mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi menunda realisasinya.
“Kami tidak ingin janji ini hanya diulang tiap tahun tanpa realisasi. Kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan,” tutupnya. (ALW/ON).
