Orideknews.com, Manokwari, – Dewan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua (DPW K3) Papua Barat menegaskan penolakannya terhadap rencana Musyawarah Daerah (Musda) ilegal yang digagas oleh Deiby Pangemanan.
Penolakan ini disampaikan perwakilan pengurus sah DPW K3 Papua Barat dalam keterangan pers yang diterima media ini, Selasa, (8/4/25) menanggapi Musda yang dilakukan tanpa persetujuan kepengurusan resmi.
Kepengurusan Sah vs Aksi Sepihak
Drs. Rocky Maleke, pemegang mandat dari Ketua Umum DPW K3 Papua Barat Wempi Rengkung, menegaskan bahwa kepengurusan saat ini masih sah dan diakui berdasarkan AD/ART organisasi.
“Segala bentuk kegiatan, termasuk musyawarah, yang mengatasnamakan K3 Papua Barat tanpa persetujuan Ketua Umum Wempi Rengkung dan Sekretaris Frans Wagey adalah ilegal,” tegas Rocky.
Ia menyebut aksi Deiby Pangemanan bersama perwakilan DPP K3, Michael Lakat dan Ifan Pioh, sebagai upaya kudeta yang merusak marwah organisasi. DPW K3 Papua Barat telah mengirim surat keberatan bernomor 002/SK-KKKPB/IV/2025 ke DPP K3, memprotes langkah sepihak tersebut.
Alasan Penolakan
Rocky memaparkan tiga alasan utama penolakan:
1. Legitimasi Kepemimpinan Wempi Rengkung
– Dipilih melalui musyawarah resmi dan dilantik oleh alm. Benny Tengker (mantan Ketua Umum DPP K3), ayah dari Ketua DPP saat ini, Angelica Tengker.
2. Mekanisme Pergantian Harus melalui Musda
– Sesuai AD/ART, pergantian ketua harus melalui musyawarah, bukan penunjukan sepihak.
3. Kendala Masa Jabatan akibat Pandemi
– Program terhambat COVID-19, dan persiapan Musda reorganisasi tengah berjalan meski sempat tertunda karena kondisi kesehatan Ketua Umum.
Dukungan Elemen Kawanua
Hendra Karwur, Wakil Ketua Bidang OKK DPW K3 Papua Barat, menambahkan bahwa aksi di Hotel Billy (6/4) melanggar prinsip “Esa Lalan Esa Toroan” (Satu Jalan Satu Tujuan).
“Kegiatan itu dilakukan tanpa melibatkan pengurus sah dan bertentangan dengan nilai kebersamaan Kawanua,” ujarnya.
Ia menegaskan Wempi Rengkung masih sah sebagai Ketua DPW dan telah memberi mandat kepada Rocky Maleke untuk mempersiapkan Musda yang legitimate.
Tuntutan Klarifikasi dan Pertanggungjawaban
DPW K3 Papua Barat meminta Deiby Pangemanan dan pihak terkait segera memberikan klarifikasi atas aksinya. Mereka juga akan meminta pertanggungjawaban DPP K3 Pusat terkait pelanggaran AD/ART dan nilai adat Kawanua.
“Kami tidak akan tinggal diam terhadap upaya sabotase yang merusak persatuan dan tatanan organisasi,” tegas Hendra. (***/ALW/ON).
 Papua Barat menegaskan penolakannya terhadap rencana Musyawarah Daerah (Musda) ilegal yang digagas oleh Deiby Pangemanan.){kind=link}