Orideknews.com, Manokwari, – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kesatria Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meskipun mengapresiasi niat baik pemerintah dalam program tersebut, Parjal Papua Barat menegaskan, Papua Barat lebih membutuhkan pendidikan dan kesehatan gratis daripada MBG.
Dalam surat yang ditandatangani Panglima Parjal, Ronald Mambieuw, dijelaskan banyak anak dari keluarga ekonomi lemah di Papua Barat putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, termasuk SPP, uang pendaftaran, seragam, dan buku.
Kondisi ini diperparah dengan masih adanya pungutan biaya di sejumlah sekolah, meskipun hal tersebut dianggap wajar oleh beberapa pihak.
“Biaya-biaya tersebut menjadi beban hidup rumah tangga, bahkan seringkali membuat keluarga memilih pengobatan rumahan daripada berobat ke rumah sakit karena keterbatasan biaya,” tulis surat tersebut.
Situasi ini, menurut Parjal, berkontribusi pada peningkatan angka putus sekolah dan meningkatnya angka kriminalitas akibat pengaruh narkoba dan hal-hal negatif lainnya di kalangan anak muda.
Parjal Papua Barat juga menyoroti inkonsistensi antara janji pendidikan dan kesehatan gratis yang tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 dengan realita di lapangan. Parjal menilai janji-janji tersebut hanya slogan belaka, karena masyarakat masih dibebani biaya pendidikan dan kesehatan, termasuk biaya obat-obatan.
“Afirmasi melalui kebijakan otonomi khusus banyak mengafirmasikan mereka yang mampu, sedangkan anak-anak dari keluarga ekonomi lemah dikesampingkan,” ujar Ronald Mambieuw.
Oleh karena itu, Parjal Papua Barat meminta Presiden untuk mempertimbangkan kembali program MBG di Papua Barat dan memprioritaskan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Pihaknya meminta agar pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap implementasi program pendidikan gratis di seluruh Indonesia, memastikan tidak ada lagi pungutan biaya yang memberatkan masyarakat.
Surat tersebut diakhiri dengan harapan agar Presiden dapat mempertimbangkan tuntutan Parjal dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan di Papua Barat. (ALW/ON)
